PRAYA – Tingginya angka terorisme di Indonesia mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Salah satunya, Ketua Yayasan Nurul Bayan Lombok, Saepul Hadi. Dia mengatakan, mendekati momen politik sejumlah kasus penemuan teror di Indonesia terus terjadi, tidak luput juga masuk pada organisasi terlarang masih bebas berkeliaran di Indonesia, maka hal ini tentu tidak dapat dibiarkan, mengingat bangsa Indonesia sudah teguh dengan pancasila.
” Tidak ada tempat bagi organisasi yang ingin memecah belah bangsa ini, apalagi organisasi yang anti dengan Pancasila,” tegasnya.
Adapun organisasi transnasional yang ingin memecah belah persatuan bangsa ini, sehingga perlu digalakkan deradikalisasi untuk menjaga keberagaman dan kenyamanan berbangsa dan bernegara. Dan juga masyarakat jagan cepat tersulut dengan isu-isu yang anti pancasila, maka pada intinya harusnya bersama -sama dalam menyongsong Indonesia yang damai dan aman.
Saeful mendukung sikap Mabespolri dan Badan Penanggulangan Terorisme di Indonesia untuk segera meredam segala gerakan intoleran dan terorisme.
“Kita dukung langkah cepat pihak penengak hukum untuk menindak tegas segala bentuk intoleran di negara ini,” katanya.
Dia menilai wilayah NTB khususnya Lombok Tengah telah menjadi tujuan wisatawan internasional, seperti perhelatan WSBK, motoGP akan membawa dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Namun, tidak seyogyanya memang dengan perkembangan itu justru menjadi potensi ancaman yang besar untuk gerakan-gerakan yang bisa mengancam keamanan wilayah.
“Lombok Tengah ini magnet pariwisata Indonesia dengan KEK Mandalika, kemudian Sirkuit motoGp jadi keamanan harus ditingkatkan,” katanya.
Soal gerakan radikalisme dia meminta kepada masyarakat NTB dan Indonesia umumnya jangan mudah teprovokasi dengan politik identitas kemudian jangan mudah tegerus dengan budaya barat lalu meninggalkan budaya lokal. Sehingga yang harus dijaga yakni dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka, toleran dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran Ahlusunnah Waljamaah atau agama yang ada di indonesia sejak awal kemerdekaaan yang tertuang dalam Pancasila.
“Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.(tim/rls)