LOBAR—Bupati Lombok Barat (Lobar) H Lalu Ahmad Zaini (LAZ) tegas meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serius mengupdate data kependudukan. Menyusul banyaknya warga Lobar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan. Angkanya cukup fantastik hingga menyentuh angka 47 ribu orang.
Hal itu disampaikan Bupati saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan OPD dan Kepala desa di Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (11/2). Orang nomor satu di Lobar itu menyoroti pentingnya efektivitas kerja birokrasi, dan meninggalkan kebiasaan tidak produktif. Terutama mentalitas oknum pegawai yang kerap menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan klasik menunda pemutakhiran data.
“Mengupdate data ini tidak perlu anggaran, karena itu bagian dari tupoksi. Ketimbang waktu kita pakai untuk bergosip, kan mending perbaiki data. Manfaatnya luar biasa,” tegas Bupati LAZ.
Kualitas kebijakan pemerintah daerah sangat bergantung pada validitas data yang tersedia. Jika data dasarnya tidak akurat, maka program pembangunan yang dirancang berisiko tidak tepat sasaran.
“Harus bisa dipisahkan mana yang melekat dalam tupoksinya. Karena dia digaji oleh negara, ada kewajibannya di situ, tunaikan saja,” imbuhnya.
Selain masalah disiplin kerja, Bupati juga memberikan perhatian serius pada persoalan administrasi kependudukan di area perumahan. Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak warga di perumahan di Lobar belum memiliki KTP yang sesuai dengan domisili asalnya. Berdampak pada akurasi penghitungan indikator pembangunan daerah.
Bupati mendorong Dinas Dukcapil memperkuat sinergi dengan pemerintah desa menuntaskan masalah ini. Kesadaran masyarakat untuk memperbarui KTP sesuai domisili dianggap krusial, mengingat jumlah penduduk merupakan variabel utama dalam alokasi anggaran dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jangan-jangan nanti gilirannya infrastruktur rusak, paling ribut, karena ada indikator jumlah penduduk juga ikut andil dalam penghitungan berbagai komponen penilaian,” kata Bupati LAZ.
Korelasi antara data penduduk dan perbaikan fasilitas publik seperti jalan dan layanan kesehatan BPJS sangat berpengaruh.
Menanggapi instruksi tegas tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Lobar, Fathurahman, menyatakan komitmennya untuk segera melakukan transformasi layanan. Pihaknya kini tengah memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi berbasis Android. Sehingga memudahkan masyarakat yang sudah melek teknologi.
Namun, menyadari tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap perangkat canggih, Dukcapil menyiapkan solusi inklusif melalui program “Desa Tuntas”. Program ini dirancang agar urusan administrasi kependudukan (Adminduk) bisa diselesaikan di level terbawah.
“Kami siapkan itu, pertama nanti lewat Android. Kedua, ada layanan ‘Desa Tuntas’ bagi masyarakat yang mungkin belum melek Android, sehingga urusan Adminduk bisa selesai cukup di tingkat desa saja tanpa harus ke kabupaten,”jelas Fathurahman.
Fathurahman juga menjelaskan bahwa pihaknya memberikan kemudahan bagi warga pendatang yang ingin mengurus perpindahan domisili ke Lobar. Saat ini, sistem administrasi sudah terintegrasi secara nasional, sehingga warga dari luar pulau tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke daerah asal hanya untuk mencabut berkas.
“Terhadap mereka yang mau pindah, tidak perlu pusing berpikir harus pulang dulu ke Jawa, Bali, atau Sumatera untuk cabut berkas. Kami akan bantu prosesnya secara sistem. Kami juga rutin melakukan jemput bola ke perumahan, meski tantangannya adalah menyesuaikan waktu saat warga berada di rumah,” pungkasnya. (win)