MATARAM – Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana bantuan dari delapan parpol dinilai tidak lengkap oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram. Kekurangan dokumen atau berkas administrasi dalam LPJ yang disampaikan enam parpol ini menjadi temuan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
Kepada Bakesbangpol Kota Mataram, H Rudi Suryawan, mengungkapkan, Pemkot Mataram telah menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB. Terhadap LPJ dana bantuan parpol yang bersumber dari APBD tahun 2019 dari 11 parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kota Mataram. Setelah diperiksa kembali, dokumen LPJ delapan parpol masih dianggap tidak lengkap.
“Tidak melengkapi ketika pergi perjalanan dinas, tidak melampirkan boarding pass, kuitansi. Ada sewa gedung, tidak melampirkan (bukti). Termasuk yang banyak di delapan parpol itu, gaji-gaji untuk tenaga administrasi tanda-tanda terimanya belum dilampirkan,” ujar dia kepada Radar Mandalika, pekan kemarin.
Delapan parpol itu adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dalam waktu dekat akan dimintai keterangan. “Mungkin minggu depan kita sudah mulai panggil parpol untuk klarifikasi. Nanti koordinasi sama Inspektorat,” tegas Rudi.
Dia menyebutkan, ada tiga parpol yang LPJ-nya dianggap klir, tanpa adanya temuan kekurangan administrasi. Yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerinda), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Secara keseluruhan kata Rudi, rekening dan penggunaan dana bantuan APBD tahun 2019 dari LPJ 11 parpol tidak ada masalah alias sesuai ketentuan. “Memang tidak ada yang fatal. Hanya, LPJ dana bantuan dari delapan parpol ada temuan kekurangan dokumen administrasi saja,” sebutnya.
Perlu diketahui, sebanyak 12 parpol memperoleh kursi di DPRD Kota Mataram dari hasil Pileg 2019-2024. Ada penambahan satu parpol yaitu Partai Berkarya. Anggaran dana bantuan parpol dari APBD Kota Mataram 2020 yang akan dicairkan tahun ini sebesar Rp 1,006 miliar lebih untuk 12 parpol tersebut. Dana bantuan untuk 2020 lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang berkisar Rp 900 juta.
Masing-masing parpol akan mendapat dana bantuan dengan nominal berbeda. Tergantung hasil perolehan suara atau kursi tiap parpol di DPRD Kota Mataram pada Pileg 2019, April lalu. Satu perolehan suara parpol dihitung atau dihargai sebesar Rp 4.540. Jadi, parpol yang memperoleh suara atau kursi tertinggi otomastis mendapat dana bantuan anggaran daerah paling banyak.
Berdasarkan data Bakesbangpol Kota Mataram, dari anggaran Rp 1,006 miliar lebih, dana bantuan parpol tahun 2020 paling banyak akan diterima oleh Golkar. Dengan rincian, Golkar menerima sebesar Rp 165.260.540 dengan perolehan 36.401 suara atau 9 kursi di DPRD Kota Mataram, Gerindra menerima Rp 147.186.800 dengan perolehan 32.420 suara atau 6 kursi, PDIP menerima Rp 107.706.960 dengan perolehan 23.724 suara atau 5 kursi.
Kemudian untuk PKS akan menerima dana bantuan sebesar Rp 103.430.280 dengan perolehan 22.782 suara atau 5 kursi di DPRD Kota Mataram. Partai Demokrat akan menerima Rp 85.370.10 dengan perolehan 18.804 suara atau 4 kursi, PPP menerima Rp 75.736.280 dengan perolehan 16.682 suara atau 3 kursi. PAN menerima Rp 73.743.220 dengan perolehan 16.243 suara atau 3 kursi. Lalu untuk PKB akan menerima sebesar Rp 72.898.780 dengan perolehan 16.057 suara dengan 1 kursi di DPRD Kota Mataram.
Selanjutnya, Partai NasDem akan menerima dana bantuan sebesar Rp 58.497.900 dengan perolehan 12.885 suara atau 1 kursi. Partai Berkarya menerima Rp 51.206.660 dengan perolehan 11.279 suara atau 1 kursi. PKPI menerima sebesar Rp 33.936.500 dengan perolehan 7.475 suara atau 1 kursi. Paling sedikit untuk Partai Hanura akan menerima dana bantuan Rp 31.171.640 dengan perolehan 6.866 suara dengan 1 kursi di DPRD Kota Mataram. “Insya Allah akhir Maret sudah bisa kita ajukan anggaran untuk bantuan tahun 2020. April sudah kita proses pengajuannya itu,” ungkap Rudi. (zak)