MATARAM – Sebanyak 28 Calon Migran Indonesia (CMI) atau CTKI illegal dipulangkan pihak BP2MI pusat ke NTB, Selasa kemarin. Mereka sebelumnya ditampung disebuah penampungan oleh perusahaan yang akan memberangkatkan mereka namun sampai tiga bulan mereka belum juga diberangkatkan.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan, mereka diperlakukan tidak manusiawi. Mereka pun dibohongi dengan prosedur yang yang tidak benar dan illegal. Sehingga kalaupun berangkat pasti menjadi korban kekerasan di luar negeri bahkan gaji mereka tidak dibayar.
“Kami sudah meminta Disnaker NTB dan kabupaten kota untuk memberikan sosialisasi yang baik kepada calon TKI kita agar menempuh prosedur yang benar,” tegas gubernur saat menyambut kedatangan CTKI yang langsung diantar Kepala BP2MI di Mataram, Selasa kemarin.
Gubernur mengingatkan, masyarakat tidak mudah percaya dengan agen-agen yang pada akhirnya menjerumus dan tidak bertanggungjawab. Gubernur menyarankan lebih baik ditunda keberangkatan ketimbang menjadi korban dan kembali pulang dalam bentuk jenazah.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, T Wismaningsih D menjelaskan ke 28 CMI illegal itu berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Lombok Barat dan Lombok Timur. Sayangnya Disnaker tidak memiliki data lengkap identitas mereka.
“Itu yang dicegah, jadi sebelum berangkat karena mereka unprosedural,” kata Wismaningsih dikonfirmasi terpisah.
Disampaikan kronologis sebelum mereka kemudian di antar ke NTB, awalnya salah satu dari CPMI itu bersuara di medsos yang dibaca oleh BP2MI bahwa mereka sudah tiga bulan dipenampungan tapi belum juga diberangkatkan bekerja ke LN. Setelah itu pihak BP2MI melakukan penggerebekan di beberapa lokasi penampungan.
“Dan yang 28 itu sebagian dari hasil operasi BP2MI berasal dari NTB. Mereka yang bisa dicegah berangkat ke luar negeri,” ulasnya.
Setelah tiba di Lombok, mereka langsung dibawa ke BP2MI Mataram sebelum dipulangkan ke keluarga mereka masing masing. Disnaker sendiri juga belum mendapatkan informasi apakah masih ada warga NTB di penampungan tersebut atau tidak.
Sebelumnya Wismaningsih tidak menampik banyak calo yang banyak berkeliaran. Pihaknya mengaku sedang menyusun langkah penanganan yang lebih masif.
“Kita sedang menyusun langkah untuk itu (penanganan),” katanya.
Dijelaskannya Tim Satgas telah ada. Mereka juga didukung anggaran sehingga langkah yang disusun itu untuk berbagi tugas untuk perlindungan PMI dari desa sampai Provinsi tentu dengan dukungan anggaran masing masing.
Calo sekarang makin berani publish kegiatan mereka merekrut cpmi lewat medsos