LOMBOK TENGAH – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan gratis dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan reses di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (03/03).
Wakil Rakyat Dapil NTB II (Pulau Lombok) dari Fraksi PKB itu menjelaskan, hingga tahun 2025 ke bawah, kebijakan pendidikan gratis baru mencakup jenjang SD dan SMP, sementara pendidikan prasekolah (PK) masih berbayar. Namun mulai 2026, pemerintah akan memberlakukan kebijakan baru: pendidikan gratis sejak PK satu tahun, SD enam tahun, SMP tiga tahun, serta SMA atau SMK tiga tahun.
“Dari sebelumnya 9 tahun menjadi 13 tahun gratis. Ini bentuk keberpihakan negara terhadap pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Tak hanya sekolah negeri, pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi agar sekolah swasta yang selama ini masih menarik SPP dapat digratiskan melalui skema subsidi. Dengan kebijakan tersebut, sekolah swasta akan mendapatkan dukungan anggaran untuk proses belajar-mengajar tanpa membebani orang tua murid, dengan hak dan fasilitas yang setara dengan sekolah negeri.
Selain program sekolah gratis, pemerintah juga melanjutkan dan memperkuat Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan perlengkapan sekolah siswa dari keluarga kurang mampu.
Dirincikannya bantuan PIP per tahun PK Rp450 ribu, SD Rp450 ribu, SMP Rp700 ribu
dan SMA Rp1,8 juta. Besaran bantuan SMA lebih tinggi karena sebelumnya jenjang tersebut masih membayar SPP. Mulai 2026, SMA dan SMP tidak lagi membayar SPP, termasuk di sekolah swasta. Namun ia juga mengingatkan agar dana PIP digunakan sesuai peruntukan.
“Program ini niatnya baik, untuk beli buku, seragam, tas, sepatu. Jangan sampai disalahgunakan untuk kebutuhan lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, pemerintah bersama legislatif juga mendorong lulusan SMA dan SMK untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius agar generasi muda tidak berhenti sekolah atau menikah di usia dini karena berbagai dampak sosial yang ditimbulkan, termasuk risiko stunting dan ketidaksiapan mental.
Pemerintah, lanjutnya, sedang menyiapkan program beasiswa kuliah dari semester awal hingga selesai, sehingga tidak ada alasan bagi anak-anak Indonesia untuk tidak melanjutkan pendidikan karena kendala biaya.
“Kita ingin anak-anak kita lebih hebat dari orang tuanya. Kalau orang tua tamat SMA, anaknya minimal S1. Kalau orang tua S1, anaknya minimal S2,” katanya.
Ia menambahkan, negara-negara maju seperti China dan South Korea bisa berkembang pesat karena menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama melalui pendidikan.
Sebagai mitra pemerintah, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawasi agar seluruh program pendidikan tersebut berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (jho)