LOBAR— RSUD Tripat Gerung kembali menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar), pasca libur hari raya Idul Fitri. Menyusul pelayanan yang semakin menurun. Diduga dampak kebijakan manajemen rumah sakit merumahkan sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) dan pegawai pada posisi yang dianggap vital.
Kritik pedas bahkan disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar Dr Syamsuriansyah. Setelah dirinya bersama Anggota Komisi IV Azalea Annisa Rengganis sidak menijau langsung kondisi pelayanan RSUD Plat merah itu yang dikeluhkan masyarakat, Rabu (25/3). Hasilnya, pelayanan RSUD itu tidak meningkat bahkan lebih menurun dibandingkan sebelumnya.
“Saya tidak tahu apakah ini dampak libur lebaran atau karena kondisi baru. Tapi yang pasti dari hasil analisis saya setelah melihat langsung tadi, justru pelayanan semakin memburuk, setelah pengurangan tenaga kesehatan itu,” kritik Syamsuriansyah Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon,Rabu (25/3).
Ketua DPD Perindo Lobar itu, membeberkan beberapa kondisi yang terjadi dari pantauannya saat sidak di RSUD itu. Seperti membludaknya antrian pendaftaran pasien pada bagian pelayanan penerimaan pasien rawat jalan. Padahal dulu terdapat petugas khusus yang melayani, namun setelah dirumahkan posisi diganti scurity.
Kemudian pada bagian Farmasi, pelayanan yang sebelumnya masih banyak mendapat komplain dengan kondisi pegawai terbatas, justru semakin parah pelayanan setelah pengurangan Pegawai.
Bahkan pengurangan itu tidak hanya terjadi pada tenaga di instalasi farmasi namun hingga tenaga anestesi di ruang operasi yang justru dianggap vital olehnya.
“Ini menjadi kendala serius. Jika kondisi ini terus dibiarkan, pemerintah daerah mengambil risiko besar terhadap keselamatan manusia karena kebijakan yang terlalu kaku,” ujarnya.
Pengurangan tenaga kesehatan itu juga terjadi di bagian farmasi dan pendaftaran pasien rawat jalan. Efeknya membuat waktu tunggu pasien menjadi jauh lebih lama, bahkan dalam beberapa kasus bisa mencapai lima jam. Dr Syam sangat menyayangkan kondisi itu. Padahal dengan status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), harusnya memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Termasuk mengangkat pegawai sendiri tanpa khawatir adanya keputusan birokrasi pemerintah daerah. Bahkan Dr Syam menekankan, jangan sampai aspek finansial mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“BLUD itu boleh mengambil tenaga kesehatan dan mengangkat pegawai sendiri tanpa ketergantungan penuh dari pemerintah daerah. Saya di Komisi IV sangat menyayangkan banyaknya tenaga kesehatan urgen yang justru dirumahkan,” tegasnya mengkritik keputusan manajemen RSUD.
Atas kondisi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar itu mendesak pihak manajemen segera mengevaluasi kebijakan tersebut. Hingga melakukan rekrutmen kembali tenaga kesehatan yang memiliki rekam jejak dan performa baik.
Sebab jika merekrut tenaga baru dari nol justru akan memakan waktu lebih lama untuk proses adaptasi.
“Manfaatkan tenaga berpengalaman yang sebelumnya sudah bekerja adalah solusi paling logis,” sarannya.
Selain aspek pelayanan, pengurangan nakes di unit vital juga diprediksi akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Ruang operasi dan instalasi farmasi merupakan sumber pemasukan utama bagi rumah sakit. Jika pelayanan di kedua unit tersebut terhambat, maka target pendapatan rumah sakit dipastikan tidak akan tercapai secara maksimal.
“Kita ingin PAD tinggi, tapi justru posisi yang vital dikurangi tenaganya. Ini tidak masuk akal. Efisiensi itu boleh, tapi lihat juga indikator kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, kenapa harus dirumahkan?” tambah Dr. Syamsuriansyah.
Ia berharap Pemda Lobar dan manajemen RSUD Tripat Gerung segera mengambil langkah konkret sebelum masalah ini berlarut-larut. Menurutnya, sinergi antara efisiensi anggaran dan mutu pelayanan harus berjalan beriringan tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
Sementara itu, Kasubag Humas RSUD Tripat Gerung, Ns. Baiq Dewi Septemi Abdiana, justru membantah anggapan pelayanan RSUD memburuk pada beberapa bagian dampak dari pengurangan SDM.
“Ndak ada hubungannya dengan pengurangan SDM, kalau kami lebih melihat karena baru masuk ini,”imbuhnya.
Terkait beberapa SDM pada pelayanan vital yang di rumahkan, Baiq Dewi Septemi mengaku hal ini menjadi perhatian pihaknya, untuk dilakukan proses rekrutmen. Bahkan ia memastikan proses rekrutmen dilalukan terbuka dan transparan, serta profesional.
Sedangkan menyoal pelayanan operasi yang dikeluhkan Septemi menjelakan, bahwa kondisi operasi sifatnya direncanakan atau ddijadwalkan. Sedangkan untuk operasi bersifatnya urgensi dikerjakan semua pada hari libur. Begitupula untuk kebutuhan obat pada bagian Farmasi bagi pasien yang membutuhkan disaat hari libur lebaran.
“Jadi diberitahu oleh petugas farmasi boleh datang mengambil obatnya ke farmasi. Pihak management pun memantau Pelayanan di RSUD,” pungkasnya.(win)