LOBAR—Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta eksekutif tetap menganggarkan penyewaan rumah singgah untuk warga Lobar yang berobat di Rumah Sakit (RS) Sanglah Bali. Setelah melihat langsung kondisi rumah singgah di Bali, Jumat (7/3). Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr Syamsuriansyah yang memimpin rombongan wakil rakyat Giri Menang melihat langsung manfaat rumah singgah itu. Sehingga rencana Pemda Lobar mengevaluasi anggaran rumah singgah itu dirasa tidak tepat.
“Banyak pasien asal Lobar yang memanfaatkan rumah singgah ini. Ada pasien tumor kaki, tumor tulang, leukimia, serta penyakit yang tidak bisa ditangani RSUD Provinsi NTB dirujuk ke RS Sanglah Bali,” terang Dr Syamsuriansyah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Pria yang akrab disapa Dr Syam itu menilai Pemda naif jika merasa sudah cukup merujuk pasien ke RSUD Provinsi. Sebab beberapa penyakit yang tidak tertangani RSUP NTB justru tetap dirujuk ke RS Sanglah Bali. Mengenai alasan keterbatasan anggaran, menurut Ketua Fraksi Perindo Lobar, tidaklah tepat. Karena anggaran sewa rumah singgah itu tidak terlalu besar.
“Hanya sekitar Rp 150 juta,” ucapnya.
Ia lebih menyarankan mengambil sedikit anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang mencapai Rp 10 miliar untuk sewa rumah singgah tersebut. “Dari para anggaran itu entah dipergunakan untuk apa, lebih baik untuk rumah singgah yang jelas manfaatnya,” tegasnya.
Seharusnya, kata dia, Pemkab Lobar bisa lebih bijak. Di tengah polemik rumah singgah di RSUD Provinsi, justru Lobar sudah berhasil menerapkan rumah singgah untuk warganya sejak lama. Rumah yang disewa oleh Pemkab Lobar memiliki tujuh kamar dan dikelola Dinas Sosial bekerja sama dengan Endri’s Foundation sangat dirasakan manfaatnya. Pasien dan keluarganya yang berasal dari Lobar bisa menempati rumah singgah ini tanpa biaya alias gratis.
Rumah singgah ini diharapkan bisa membantu warga yang berobat jalan di RS Sanglah Bali. “Rumah singgah Lobar ini bisa jadi contoh kabupaten kota lain, tapi kok malah mau dihapus,” ujarnya.
Ia berharap di era pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terbaru bisa membantu permasalahan ini dan tetap menganggarkan. Bahkan diharapkan Pemkab Lobar bisa bekerjasama dengan Pemerintah Bali untuk lokasi rumah singgah permanen yang dapat menjadi aset daerah. Sebab Komisi IV DPRD juga rutin memberikan bantuan kepada warga Lobar yang ada di rumah singgah. Seperti yang dilakukan disela kunjungan kerja di Bali, Komisi IV memberikan bantuan sembako berupa beras, mi instan, serta bantuan uang tunai.
“Kami harapkan di momentum Bulan Ramadan, bantuan ini bisa membantu warga. Karena ada beberapa warga yang harus mengikuti perawatan delapan bulan bahkan sampai satu tahun di RS Bali,” pungkasnya.(win)