LOBAR—Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) menaruh perhatian serius kepada beberapa sekolah di Lobar yang jadi langganan dampak bencana banjir. Lantaran kondisi itu menghambat proses belajar mengajar di sekolah itu.
Seperti yang dialami SMPN 2 Labuapi, SDN 1 Sekotong Tengah, serta beberapa sekolah di kawasan Desa Buwun Mas Sekotong. Banjir yang menerjang beberapa wilayah di dua Kecamatan itu bahkan membuat pihak sekolah terpaksa meliburkan siswanya.
Kondisi prihatin itu menjadi atensi serius Komisi IV DPRD. Bahkan pihak wakil rakyat itu mendorong Pemkab Lobar merevitalisasi bangunan sekolah itu agar tidak menjadi langganan banjir.
“Bencana ini tidak hanya menghantam (berdampak) kepada masyarakat luas tetapi juga berdampak pada lembaga pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Prof Syamsuriansyah yang dikonfirmasi, Rabu (4/2).
Prof Syam menilai lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa untuk menimba ilmu. Namun tercatat beberapa sekolah di wilayah Lobar justru menjadi langganan banjir yang cukup parah. Salah satu contoh yang paling nyata kondisi di SMP 2 Labuapi. Ketika intensitas hujan meningkat dan banjir mulai masuk ke area sekolah, memaksa pihak sekolah meliburkan seluruh aktivitas akademik.
“Tidak hanya di Labuapi, di Sekotong juga begitu,” ujar Prof. Syam
Durasi banjir merendam sekolah itu bahkan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tentu kondisi itu dinilainya merugikan hak pendidikan para siswa di wilayah tersebut.
Intervensi anggaran yang lebih fokus penanganan jangka panjang harus dipikirkan Pemkab Lobar. Ia menyarankan revitalisasi bangunan pendidikan dilakukan. Perencanaan pembangunan fisik ke depan harus mempertimbangkan itu.
“Infrastruktur pendidikan harus mendapatkan porsi yang seimbang dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan raya atau irigasi,” saran Ketua DPD Perindo Lobar itu.
Baginya, sangat ironis jika Pemda fokus pada peningkatan kualitas manusia namun mengabaikan kondisi fisik sekolah yang menjadi tempat proses tersebut berlangsung.Ia menekankan bahwa pembangunan SDM di Lobar tidak akan berjalan optimal jika fasilitas pendukungnya masih bermasalah.
“Mungkin bisa diarahkan pembangunan revitalisasi bangunan pendidikan yang memang dirasa sudah tidak layak lagi untuk digunakan,” tuturnya.
Menanggapi kemungkinan solusi cepat dalam menangani kerusakan atau kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, muncul wacana mengenai penggunaan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) atau pergeseran anggaran. Namun, Prof. Syamsuriansyah mengingatkan bahwa setiap langkah kebijakan fiskal harus tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan melibatkan koordinasi erat antara pihak eksekutif dan legislatif.
Ia menjelaskan bahwa proses pergeseran anggaran memerlukan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati, dengan tim anggaran serta pimpinan DPRD.
“Yang terpenting adalah BTT itu, proses pergeseran anggaran itu harus ada mekanismenya. Mekanismenya paling tidak ketika ada pergeseran anggaran, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati tentu akan berkoordinasi dengan tim banggar, paling tidak dengan pimpinan DPRD, supaya semuanya berjalan baik,” pungkasnya. (win)