MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka penguatan layanan hukum dan penyelarasan produk hukum daerah. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, dan Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Lombok Utara, Kamis (24/07).
Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB menyampaikan arah kebijakan transformasi kelembagaan Kementerian Hukum di tingkat wilayah. Ia menekankan pentingnya integrasi program-program prioritas Kementerian, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan hukum kepada masyarakat, memperkuat budaya hukum, serta memfasilitasi perlindungan dan pemberdayaan kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum di daerah.
“Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadirkan layanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Mila.
Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinkronisasi produk hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih atau tidak selaras justru dapat menghambat efektivitas pelayanan publik dan pembangunan.
“Sinkronisasi produk hukum antar pemerintah menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan yang diterapkan di daerah tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat nasional. Ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang tertib, terarah, dan akuntabel,” ungkap Bupati.
Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam membangun tata kelola hukum yang terintegrasi, serta memperkuat sinergi antar lembaga demi terwujudnya pelayanan hukum yang humanis dan responsif di Kabupaten Lombok Utara. (*)