Mataram – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (21/7). Kegiatan ini berpusat di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan diikuti oleh pihak terkait dari berbagai daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Di Provinsi NTB, kegiatan tersebut berlangsung di dua lokasi, yakni Desa Kekeri, Kabupaten Lombok Barat, dan Desa Bilelandon yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Kanwil Kemenkum NTB sendiri hadir di Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya pada kegiatan ini, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya koperasi sebagai salah satu instrumen penggerak ekonomi untuk rakyat. Ia mengatakan koperasi harus menjadi tonggak awal untuk sistem ekonomi modern dan berbasis digital.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi tonggak awal koperasi yang modern dan berbasis digital. Koperasi harus memajukan petani dan nelayan. Tidak boleh lagi ada tengkulak bermain harga. Koperasi harus hadir untuk menyejahterakan masyarakat secara adil dan menyeluruh, serta menguntungkan masyarakat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden mengingatkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan koperasi juga tak kalah penting agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia meminta kepala desa dan pengurus koperasi untuk mengelola koperasi dengan sikap integritas, sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik dan menjadi ujung tombak perekonomian di tingkat desa.
“Jangan sampai koperasi hanya menguntungkan ketua dan pengurusnya saja. Ini harus menjadi kendaraan ekonomi bagi seluruh rakyat,” sambungnya.
Selain Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga memberikan sambutan dengan menjelaskan bahwa Kopdeskel Merah Putih dirancang sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan sekaligus perpanjangan tangan Pemerintah di desa dalam distribusi bantuan pemerintah, pelaksanaan operasi pasar, dan penyedia kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, gas, serta alat pertanian dan perikanan.
“Koperasi ini bukan program bagi-bagi anggaran. Ini berbasis usaha riil. Setelah usaha terbentuk, barulah ada dukungan pinjaman dari perbankan. Pinjamannya pun harus dibayar karena ini bukan hibah, tapi berbasis pada kegiatan ekonomi yang jelas,” tegas Zulkifli.
Selain peresmian oleh Presiden, kegiatan ini juga diisi dengan penayangan video profil Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyerahan sertifikat kekayaan intelektual atas logo KDKMP oleh Menteri Hukum, serta penyerahan SK Badan Hukum oleh Presiden RI kepada perwakilan koperasi di wilayah Jawa Tengah.
Peluncuran ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan koperasi di Indonesia, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis gotong royong dan partisipasi masyarakat.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, juga menyatakan komitmen dalam mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, terutama di wilayah NTB.
“Kesuksesan koperasi merah putih ini tidak hanya untuk kepentingan Kanwil Kementerian Hukum tetapi untuk kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tegas Mila. (*)