Jakarta – Komitmen menghadirkan pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB). Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi Program Dukungan Manajemen bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu (18/2), bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati bersama jajaran mengunjungi Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Biro Perencanaan dan Organisasi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh aspek dukungan manajemen di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB berjalan selaras dengan kebijakan pusat, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Pembahasan bersama Biro SDM menitikberatkan pada penguatan tata kelola kepegawaian guna mendukung kinerja organisasi secara optimal. Perencanaan kebutuhan pegawai berbasis analisis beban kerja dan peta jabatan menjadi perhatian utama, termasuk penataan mutasi, usulan kenaikan jenjang jabatan fungsional, serta penyesuaian kelas jabatan pelaksana. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional juga dipandang penting agar setiap pegawai mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan solutif bagi masyarakat. Pembinaan disiplin dan etika kerja terus diperkuat sebagai fondasi profesionalisme aparatur, didukung optimalisasi sistem informasi kepegawaian untuk memastikan akurasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Biro Pengelolaan BMN untuk memperkuat tata kelola aset dan pengadaan belanja modal. Penertiban administrasi melalui pemutakhiran dan validasi data aset secara berkala menjadi langkah penting dalam menjaga akuntabilitas. Optimalisasi pemanfaatan aset yang tersedia diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga sarana dan prasarana pelayanan publik tetap dalam kondisi baik dan mendukung kenyamanan masyarakat. Perencanaan pengadaan belanja modal pun ditekankan harus berbasis kebutuhan riil dan selaras dengan target kinerja, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, percepatan proses penghapusan BMN yang telah rusak berat atau tidak lagi mendukung tugas organisasi menjadi perhatian agar tertib administrasi dan penyajian laporan keuangan tetap andal.
Sementara itu, bersama Biro Perencanaan dan Organisasi, ditegaskan bahwa penyusunan program dan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata serta analisis capaian kinerja sebelumnya. Setiap usulan revisi anggaran wajib disertai justifikasi yang jelas dan analisis dampak terhadap capaian output, sehingga pelaksanaan program tetap terukur dan stabil. Koordinasi antara unit perencanaan, keuangan, dan pelaksana kegiatan diperkuat guna memastikan keselarasan data serta ketepatan waktu pengajuan revisi. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala juga menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program.
Melalui penguatan dukungan manajemen ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Langkah ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama, yakni menghadirkan pelayanan hukum yang prima, transparan, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. (*)