Junaidi Kasum Minta DPP Untuk Melakukan Karateker DPD Oraganda NTB

Mataram,- Musyawarah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat, belum melahirkan pemimpin yang sah bagi bagi organisasi ini. Pasalnya Musdah yang telah dilaksanakan oleh Organda kemarin tanggal pada tanggal (12/03) di Hotel Aston berujung dengan deadlock. Deadlock di duga disebabkan oleh beberapa unsur panitia yang sengaja dibelokkan keluar dari anggaran dasar anggaran rumah tangga.
Atas kejadian itu Ketua DPC Organda Kota MataramJunaidi Kasum, angkat bicara terkait dengan permainan petahana yang ingin kembali memimpin organissasi transportasi darat itu.
Sebagai petahana ketua DPD Antonius Zaremba dinilai melanggar aturan, di mana salah satu yang dibelokkan itu adalah di pasal tata tertibnya pasal 4 dan pasal 13.
Junaidi Kasum mengatakan “pasal 13, pertama, di sana peserta Musda adalah peserta yang telah melakukan Muscab menyelenggarakan muscab di tingkat DPC. Namun ternyata ada beberapa DPC yang tidak melaksanakan muscab,” terang Junaidi Kasum saat di wawancarai pada Sabtu, 13/03/202.
Dikethui Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima itu dimasukkan dipaksakan masuk melanggar anggaran dasarnya. Namun karena panitia membelokan kegiatan ini sehing disahkan saja barang yang tidak sah.
Junaidi Kasum ingin tunjukkan dan meminta penjelasan tentang bukti-bukti bahwa DPC Sumbawa Barat telah melaksanakan Muscab tidak mampu ditunjukka, justru diancam untuk dikeluarkan dari ruangan. Sehingga Junaidi berkesimpulan pemilihan terakhirnya itu adalah 5-5, 5 suara incumbent, pak Anton, 5 Junaidi Kasum. Secara demokrasi, presidium diambil alih oleh panitia dan presidium sidang sehingga muncullah di sana rekayasa. Sehingga tidak ada hasil yang memilih siapa ketua.
Junaidi Kasum atau yang akrap disapa JK selaku calon ketua umum didukung oleh 6 DPC yang di atas materai sepuluh ribu. Adapun DPC Yang mrmilihnya adalah DPC Kabupaten Bima, DPC Kabupaten Dompu, DPC Kabupaten Lombok Tengah, DPC Kabupaten Lombok Timur, DPC Kota Mataram dan DPC Lombok Barat.
“Jadi kita ada enam dukungan di atas materai sepuluh ribu. Nah, kalau ini dihitung-hitung maka secara aklamasi saya terpilih. Nah, akibat ini kerancuan panitia sengaja memasukkan DPC yang belum melaksanakan Muscab. Jadi apa pun kegiatan yang dilakukan oleh saudara Anton hari ini beliau bukan ketua DPD,” tegasnya.
Jk juga mengatakan yang hari ini menjadi ketua DPD di NTB adalah DPC-DPC yang telah melakukan Muscab. Junaidi juga meminta agar DPP memberikan sikap yang jelas atas apa yang terjadi di DPD Organda NTB.
“Ya, DPC-DPC yang telah melakukan muscab dan telah memberikan dukungan baik moril maupun tertulis kepada saya lalu ketua DPC Organda Kota. Tentu kami berharap dalam rangka menyikapi ini tentu DPP harus segera mengeluarkan PLT, karateker apa pun namanya. Tentu kepada yang secara defacto, Adalah enam DPC yang telah memilih saya,” jelasnya.
Junaidi kasum memaparkan berdasarkan pertemuan dengan teman-teman DPC Junaidi sudah jelas mendapatkan enam dukungan itu yang sah, secara defacto waktu dirinya mendapat enam dukungan. Dia berharap untuk bijak DPP segera mengeluarkan surat karateker yang diberikan satu pilihan pertama kepada DPD yang telah memiliki suara enam yang sah di atas materi sepuluh ribu dan meminta agar dinalihkan ke Kadis Perhubungan sebagai pembina jika DPP tidak mampu melakukan karateker bagi, yang telah memiliki enam dukungan DPC di atas materai sepuluh ribu. Artinya tetap diberikan kepada Junaidi Kalsum, untuk selanjutnya melakukan Musdah yang sah. Yang kedua, kalau DPP dengan bijak lagi terburuk serahkan kepada Perhubungan Kepala Dinas Perhubungan selaku pembina teknis.
“Hanya dua pilihan, ya. Sehingga nanti muncul Musdah yang kedua. Muncul Musdah yang selanjutnya, apakah itu perbarui dan seterusnya itu diharapkan kita akan melanjutkan karena karateker berlaku enam bulan. Nah, sebelum enam bulan memang kita selenggarakan, sudah ulang. Jadi, itu harapan teman-teman DPC DPP harus segera memberikan karateker kepada yang telah mendapat dukungan enam. DPP berarti pusat,” tutup JK. (rif)