MATARAM– Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Indonesia menggelar pelatihan dan sosialisasi modul Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) atau (PDO — Pre Departure Orientation) di PKBM Puncang Hijau, Sandik, Lobar, Minggu pagi (3/11/2024). Kegiatan ini menyasar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Masyarakat yang berada di dua desa di Lombok barat, Desa Kekait dan Desa Bengkaung.
Adapun tujuannya yakni memperkenalkan dan mengujicobakan materi PDO kepada para pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, serta memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait etika perekrutan dan migrasi aman kepada masyarakat di dua desa tersebut.
Selain dari kalangan Masyarakat dan CPMI, turut hadir dalam acara tersebut, dari beberapa unsur lainnya seperti dari Disnaker NTB, BP2MI NTB, Rumah Perempuan Migran, serta Disnakertrans Lombok Barat, Unsur PKBM, dan lembaga mitra lainnya.
Shafira Ayunindya, perwakilan IOM Indonesia, dalam sambutannya mengatakan, bahwa rangkaian kegiatan ini terlaksana dengan dukungan dari program People Positive Palm.
“Yakni sebagai Mitigasi Risiko Kerja Paksa, mempromosikan Perekrutan yang Bertanggung Jawab dan Praktik Ketenagakerjaan yang Adil yang didanai oleh Consumer Goods Forum – Human Rights Coalition (CGF-HRC) yang diimplementasi oleh IOM Indonesia,” katanya dihadapan seluruh peserta, Ahad kemarin (3/11).
Menurutnya, program ini adalah untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghapus praktik kerja paksa dalam rantai pasokan, mendorong perekrutan yang beretika, dan membantu sektor perkebunan di Malaysia untuk mendeteksi praktik-praktik kerja paksa di dalam rantai pasokan perusahaan-perusahaan anggota CGF-HRC.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH. Yang turut didapuk menyampaikan arahan, menekankan pentingya kesiapan pribadi calon pekerja migran untuk bekerja luar negeri baik secara pengetahuan, mental dan etika, khususnya dalam kepengurusan dokumen secara baik dan benar.
Hal ini dia katakan disebabkan maraknya kasus yang melibatkan oknum tidak bertanggung jawab yang cenderung memberikan iming-iming bekerja namun dilakukan dengan cara memalsukan dokumen identitas kependudukan calon pekerja. Bahkan dilakukan dengan memeras biaya dari korbannya.
Kasus ini rentan terjadi utamanya menyasar calon pekerja di sektor kebun kelapa sawit, seperti di Negara tertentu. Mereka bahkan berangkat secara non prosedural dan dokumen yang palsu. Akibatnya, CPMI rentan dieksploitasi dan menjadi korban tindak kejahatan tertentu.
“Jika memenuhi persyaratan dan ketentuan (Pemberangkatan) yang berlaku maka mereka (CPMI, red) akan bisa dipastikan mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja nantinya,” ujarnya.
“Kalau ingin ke Malaysia cari perusahaan yang sudah berizin,” ujarnya.
Kepala BP2MI NTB, Nourman Adhiguna, mengungkapkan minimnya laporan data masuk, calon pekerja migran utamanya asal NTB yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
“Semua yang berangkat ke luar negeri yang noprosedural itu, rata-rata jarang melaporkan kendala dan permasalahannya ke pemerintah,” ujarnya.
Dengan adanya sosialisasi, diskusi dan berbagi pengalaman dari purna Pekerja Migran Indonesia kali ini, kata Nourman, diharapkan dapat memperkuat peranan pentingnya bermigrasi secara aman dan resmi.
Terlebih saat ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah bertransformasi membentuk kementerian baru, dibawah nomenklatur Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indoensia/BP2MI. (r)