Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Kanwil untuk menyerap arahan strategis dari para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Usihen, dalam arahannya menekankan pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, adaptif, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga mendorong agar analisis dan evaluasi peraturan daerah terus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi serta efektivitas penerapannya di daerah.
Selain itu, Min Usihen turut menyoroti peran strategis Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan Posbankum dinilai mampu memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Arahan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum), Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menegaskan komitmen BPSDM dalam mencetak sumber daya manusia hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur menjadi fondasi utama keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di pusat maupun wilayah.
Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), Andry Indrady, menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan program yang berbasis data serta memiliki output dan outcome yang terukur. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tidak sekadar memenuhi aspek administratif.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan bahwa berbagai penekanan dari para Pimpinan Tinggi Madya menjadi penguatan strategis bagi jajaran Kanwil dalam meningkatkan kinerja dan kualitas layanan hukum di daerah.
“Seluruh arahan tersebut selaras dengan upaya kami untuk terus memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan kompetensi SDM, serta menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan aktif dalam Rakor ini, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen menindaklanjuti setiap arahan strategis guna mendukung pencapaian target kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025 secara optimal. (*)