MATARAM – Publik mulai menyoroti rencana sejumlah anggota DPRD NTB akan menggunakan hak interpelasi. Public menerima, jangan-jangan hanya gertak sambal.
“Kalau dana pokir sudah kembali pasti aman itu,” kata sumber media ini yang menolak dikorankan namanya.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD NTB, H Rais Ishak selaku orang yang pertama kali melempar wacana interpelasi, mengingatkan semua pihak untuk tidak menjadikan ufhoria masalah interpelasi tersebut.
“Dalam perjalanan wacana interpelasi, masalah yang ada sudah diperbaiki. Jadi ngapain repot-repot. Kita harus rasional,” ujarnya kepada wartawan di Mataram.
Rais tidak menampik, jika pihaknya sesuai instruksi Ketua Fraksi Demokrat DPRD yang juga Ketua DPD Demokrat NTB, TGH Mahally Fikri, kendati telah menggalang kekuatan untuk melakukan hak interpelasi.
Dimana, konsolidasi dan penyamaan persepsi telah pula dilakukan bersama fraksi lainnya. Sehingga syarat penggunaan hak interpelasi terpenuhi, yaitu minimal 10 orang terdiri lebih dari satu fraksi.
Namun, setelah persyaratan terpenuhi, Demokrat belum juga mengajukan usulan hak interpelasi ke pimpinan DPRD.
Sebab, kata Rais, belum lama ini telah dilakukan pertemuan dengan eksekutif. “Kita ada pertemuan dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red). Dihadiri Bappeda, BPKAD, Sekda, dan lain-lain,” kata politisi Dapil VII Lombok Tengah DPRD NTB itu.
Menurut Rais, dalam pertemuan tersebut, beberapa hal yang menjadi dasar interpelasi dibahas secara tuntas.
“Terjawab beberapa hal. Termasuk soal Pokir, utang piutang Pemprov. Sudah dijawab dan ada jalan keluar,” tegasnya.
Pihaknya memberikan apresiasi kepada eksekutif karena responsif terhadap wacana interpelasi. “Awal Februari akan diatasi semuanya dan tidak ganggu APBD 2021. Kekhawatiran kita kan kalau tidak ada kejelasan pola pembayaran, APBD 2021 akan terganggu. Itu sudah terjawab semua,” jelas Rais.
Oleh karena itu, fraksi Demokrat memandang rencana interpelasi sudah tidak dibutuhkan lagi.
“Ketika itu sudah dijawab dan betul-betul dilakukan, maka tidak perlu lagi interpelasi. Hak interpelasi untuk bertanya yang belum jelas, tapi kalau sudah jelas, sudah ada jalan keluar, ya mau dari mana pikiran untuk interpelasi. Inilah pandangan kami, karena inisiasi awal dari Demokrat,” tandas Rais Ishak.
Ia mengungkapkan, saat ini, tidak ada alasan untuk melakukan hak interpelasi. Mengingat, masalah yang ada akan diselesaikan secara bertahap mulai awal Februari ini. “Jangan interpelasi dijadikan uforia untuk cari kesalahan atau asumsi macam-macam. Kita ingin pemerintahan Zul-Rohmi berkala baik,” tukas Rais.
Hal sama juga diungkapkan, anggota fraksi Nasdem DPRD NTB, Raihan Anwar. Ia yang awalnya bersemangat untuk melakukan interpelasi juga menarik diri. Wakil rakyat dua periode itu menilai penggunaan hak interpelasi saat ini sudah tidak dibutuhkan lagi.
“Karena sudah ada komunikasi dengan TAPD, sudah dijelaskan terkait persoalan skema pembayaran utang tersebut dan penyesuaian RKA 2021. Kemudian atas arahan dari Kemendagri ternyata oke, tidak melanggar hukum, ya oke sudah baik berarti. Buat apa lagi mau interpelasi,” jelas Raihan.
Pernyataan berbeda dilontarkan dua fraksi lainnya. Yakni, Fraksi PPP dan Gerindra. Hal itu menyusul keduanya tetap berkomitmen ingin lanjut menggunakan hak interpelasi.
Apalagi, banyak masalah penting yang harus diselesaikan. Bukan sekedar program pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB.
Ketua fraksi PPP DPRD NTB, Muhammad Akri menegaskan, alasan pihaknya ingin melakukan interpelasi, karena buruknya tata kelola pemerintahan. Apalagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB menurun. “Saya lagi silaturrahmi dengan ketua-ketua fraksi. Nanti kita akan jumpa pers,” kata Akri pada wartawan saat dikonfirmasi terpisah, kemarin.
Menyinggung sikap fraksi Partai Demokrat yang kini tidak jelas, PPP memastikan diri tidak akan pernah terkontaminasi.
“Masalah Demokrat, itu urusan dia. Kita mau interpelasi bukan soal Pokir,” tegas Akri.
Senada Akri, Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan mengaku, pihaknya tetap ingin melakukan hak interpelasi tersebut.
“Kalau kami tetap mengacu terhadap rapat fraksi yang sudah dlakukan. Dan sampai saat ini belum ada kembali rapat fraksi lanjutan yang dilakukan untuk merubah keputusan rapat fraksi sebelumnya,” kata dia.
Farin meyakinkan fraksinya tidak akan bersikap seperti Demokrat termasuk maju mundur (ragu).
“Insya Allah ndak ada maju mundur, kita sedang rumuskan materi, nanti Gerindra menunggu hasil rapat Fraksi tahap dua,” kata politisi Dapil Lobar KLU itu.
Sementara itu beredar foto konsolidasi terbatas sejumlah ketua fraksi di DPRD NTB di sebuah tempat di Mataram. Termasuk yang hadir ketua fraksi PKB DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani. Hadrian menegaskan jangan sampai Interplasi itu hanya dikaitkan dengan dengan urusan Pokir. Artinya Pokir dibayar lalu dewan akan bungkam. Hal itu diluruskan Hadrian. Banyak hal yang menjadi point pembahasan ketua fraksi.
“Kita (PKB) liat perkembangannya. Jangan dikaitkan interplasi hanya masalah Pokir. Kalau masalah itu sudah selesai. Nggak perlu dibesar besarkan. Banyak hal yang kami diskusikan. Ini semata mata untuk kemajuan NTB kedepan,” ungkapnya terpisah.
Nantinya, lanjut Ari sapaannya akan ada pernyataan pers dari ketua ketua fraksi terkait dinamika dan update terkini di gedung wakil rakyat di Udayana.
“( Kemarin) silaturrahmi ketua ketua Fraksi.
Banyak hal yang kami diskusikan termasuk dinamika yang ada di DPRD,” katanya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB, Misbah Mulyadi justru mengatakan belum ada pembahasan interplasi diinternal partainya. Terkait dinamika di DPRD NTB, dilihat partai berlambang pohon beringin itu biasa biasa saja.
“(Golkar tidak bersikap?) Kita kan partai yang punya mekanisme jadi belum ada pembicaraan apa apa (termasuk Interplasi),,” ungkapnya singkat.
Ketua Fraksi NasDem DPRD NTB, Multazam justru memilih bungkam saat diminta tanggapan koran ini. Sebelumnya Anggota Fraksi NasDem, Raihan Anwar membara akan mengajukan hak interpelasi. Namun belakangan iapun menarik diri. Fraksi PAN DPRD NTB dan Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BPNR) malah tidak memberikan respon apa apa. (jho)