MATARAM – Kepala BRIDA Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili Gubernur NTB menerima anugerah Apresiasi BRIDA Optimal 2025. Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan pada kategori Peran BRIDA dalam Optimalisasi Potensi dan Penyelesaian Permasalahan Daerah.
Kegiatan apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan BRIN terhadap 39 BRIDA dan BAPPERIDA provinsi, kabupaten, serta kota di seluruh Indonesia yang menunjukkan kinerja optimal berdasarkan dua indikator utama, yakni pertama Perumusan rekomendasi kebijakan berbasis riset yang dimanfaatkan, dan kedua peran aktif BRIDA dalam optimalisasi potensi serta penyelesaian permasalahan daerah.
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi menyampaikan kegiatan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara BRIN dan pemerintah daerah.
“Melalui apresiasi ini, kami ingin mendorong BRIDA dan BAPPERIDA di seluruh Indonesia agar semakin berperan dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti serta inovasi yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, turut menegaskan bahwa BRIN saat ini berfokus pada upaya mengoptimalkan peran BRIDA/BAPPERIDA yang telah terbentuk di seluruh Indonesia. Menurutnya, apresiasi ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi BRIDA untuk terus mendorong riset dan pengembangan (R&D) di sektor industri serta kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Selain kegiatan apresiasi, BRIN juga mengadakan Forum Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah (FKRID) 2025, yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan di daerah serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah.
Provinsi NTB dinilai berhasil menunjukkan peran strategis dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi, terutama dalam mendorong pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain NTB, penghargaan serupa juga diberikan kepada sejumlah daerah lain seperti Provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, serta beberapa kabupaten/kota yang dinilai berhasil mengintegrasikan riset dalam perumusan kebijakan publik. (jho)