LOBAR – Proyek pembangunan Gedung Komisi DPRD Lombok Barat (Lobar) tuntas tepat waktu pada penghujung tahun 2025. Meski sempat didera berbagai tantangan teknis dan administratif di awal pengerjaan, pihak pelaksana berhasil mengejar ketertinggalan dan menyelesaikan bangunan tersebut sesuai target kontrak.
Keberhasilan ini menjadi angin segar bagi kelancaran tugas-tugas kedewanan di tahun mendatang. Fasilitas yang representatif diharapkan mampu meningkatkan produktivitas para anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Hingga memasuki tanggal 30 Desember 2025, progres fisik di lapangan telah menunjukkan angka yang sangat signifikan. Di mana para pekerja hanya fokus pada detail estetika bangunan. Berdasarkan pantauan di lokasi proyek, struktur utama bangunan telah berdiri kokoh dan memasuki tahap pembersihan serta penyempurnaan akhir. Kecepatan pengerjaan ini tergolong impresif mengingat durasi waktu yang diberikan cukup terbatas dibandingkan dengan skala proyek serupa di wilayah lain. Pihak pelaksana menerapkan manajemen waktu yang ketat guna memastikan tidak ada hari yang terbuang tanpa progres fisik yang berarti.
Wakil Direktur CV Tri Harapan, H. Sujirman, memberikan apresiasi atas kerja keras tim di lapangan yang mampu menjaga ritme kerja tetap stabil hingga akhir tahun. Ia menegaskan bahwa seluruh target yang dibebankan kepada pihak kontraktor telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak kerja.
“Sampai tanggal 30 Desember ini, kita sudah mencapai 98 persen. Ini alhamdulillah kita bisa mengejar. Sisanya yang 2 persen itu tinggal finishing-finishing saja, kemungkinan dalam dua hari ini sudah finish 100 persen. Ini bukti kerja nyata kami di lapangan,” ujar H. Sujirman di lokasi proyek, Selasa (30/12).
Perjalanan pembangunan gedung ini sebenarnya tidak berjalan mulus sejak awal. Pada fase dimulainya proyek, pihak pelaksana sempat terhambat oleh urusan birokrasi yang cukup alot. Kendala administratif ini sempat memicu kekhawatiran bahwa proyek tidak akan selesai sebelum tahun anggaran berakhir. Namun, koordinasi yang intensif antara penyedia jasa dan dinas terkait akhirnya membuahkan hasil.
H. Sujirman mengungkapkan bahwa operasional fisik baru bisa dilakukan secara maksimal setelah seluruh dokumen administrasi dinyatakan lengkap. Penundaan di masa awal tersebut mencapai waktu dua pekan lebih, yang memaksa tim lapangan bekerja dua kali lipat lebih keras untuk mengejar deviasi waktu yang terjadi.
“Kita sempat molor waktu sekitar 15 hari dari tanda tangan kontrak karena urusan administrasi. Jadi kita baru benar-benar bisa mulai pengerjaan fisik itu setelah administrasi sesuai untuk kita diberikan izin start kerja,” ungkap Sujirman.
Faktor cuaca ekstrem yang melanda wilayah Lobar juga menjadi ujian tersendiri. Hujan yang sering turun memaksa manajemen proyek melakukan pengaturan jam kerja tambahan. Strategi penambahan tenaga kerja diterapkan untuk menutupi waktu yang hilang akibat kendala cuaca di siang hari. Tenaga kerja yang solid kunci utama menghadapi hambatan eksternal seperti iklim.
Salah satu poin menonjol dari pembangunan Gedung Komisi DPRD Lobar ini durasi pengerjaannya yang relatif singkat. Jika biasanya pembangunan gedung perkantoran setingkat komisi memerlukan waktu hingga lima bulan, proyek ini dipacu untuk selesai hanya dalam waktu 110 hari kalender. Hal ini menjadi tantangan teknis tersendiri bagi pihak CV Tri Harapan.
Sujirman mengakui bahwa tekanan waktu merupakan beban yang cukup berat, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menurunkan standar kualitas bangunan. Ia meyakini bahwa dengan perencanaan material dan tenaga kerja yang tepat, durasi singkat bukan menjadi penghalang untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah.
“Normalnya pekerjaan seperti ini paling tidak memakan waktu 150 hari atau sekitar 5 sampai 6 bulan. Tapi dengan kondisi yang ada setelah tender, kita hanya dapat waktu 110 hari. Tapi syukur kita bisa buktikan bahwa target itu bisa tercapai tepat waktu,” tegasnya dengan nada optimis.
Menjelang rampungnya seluruh pengerjaan, proses administrasi berikutnya adalah Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama hasil pekerjaan. Pihak pelaksana telah menjadwalkan agenda ini agar segera dilakukan pengecekan akhir oleh tim teknis dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. PHO merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa bangunan tersebut sudah layak fungsi dan sesuai dengan rencana anggaran biaya.
“Rencana PHO kita lakukan besok pagi,” singkat Sujirman.
Kualitas bangunan ini juga mendapat pengakuan dari pihak pengawas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat. Pengawasan ketat dilakukan secara berkala mulai dari tahap fondasi hingga pemasangan instalasi listrik dan finishing lantai. Dinas PUPR memastikan bahwa material yang digunakan telah melalui uji standar kualitas sebelum diaplikasikan pada bangunan.
“Per tanggal 31 Desember nanti kita sudah bisa cover dengan 100 persen. Untuk progres per hari ini memang tinggal tahap akhir saja,” kata Asrul Supriadi selaku pengawas dari Dinas PUPR Lobar. (win)