MATARAM – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus segera mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) bersama Nusa Tenggara Timur (NTT), meskipun hingga kini masih ada dinamika terkait keterlibatan DKI Jakarta.
Menurut Lalu Hadrian, secara konsep awal, pelaksanaan PON hanya melibatkan dua provinsi, yakni NTB dan NTT. Namun, pemerintah pusat masih membahas kemungkinan keterlibatan Jakarta sebagai lokasi tambahan untuk beberapa cabang olahraga.
“NTB dan NTT sudah positif. Tapi Jakarta masih dalam pembahasan karena aturan awal maksimal dua provinsi,” ujar Lalu Hadrian di Lombok Tengah Selasa (17/03).
Lalu Hadrian menjelaskan, wacana melibatkan Jakarta muncul karena keterbatasan fasilitas olahraga berstandar internasional di NTB dan NTT. Beberapa cabang olahraga seperti bowling, akuatik, dan balap sepeda dinilai lebih siap digelar di Jakarta.
Selain itu, Presiden mengarahkan agar tidak dilakukan pembangunan venue baru secara besar-besaran. Hal ini sebagai pembelajaran dari pelaksanaan PON sebelumnya di daerah lain, seperti Papua dan Sumatera Utara, di mana sejumlah fasilitas olahraga terbengkalai pasca-event.
“Presiden tidak ingin membangun venue baru karena pengalaman sebelumnya, banyak yang tidak terkelola setelah PON selesai,” jelasnya.
APBD Harus Disiapkan, Tidak Bisa Andalkan APBN
Ketua DPW PKB NTB itu menegaskan, kesiapan NTB tidak bisa hanya bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta menunjukkan keseriusan dengan mengalokasikan anggaran dari APBD.
“Kalau mau jadi tuan rumah, harus siapkan APBD. Tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong agar alokasi anggaran sudah mulai disiapkan tahun ini, mengingat keputusan resmi terkait tuan rumah PON ditargetkan keluar setelah Lebaran.
Revitalisasi Venue Jadi Sorotan
Salah satu yang disoroti adalah kondisi fasilitas olahraga di NTB, termasuk GOR Turide yang dinilai perlu direvitalisasi jika ingin memenuhi standar penyelenggaraan PON.
“Kalau mau jadi tuan rumah, perbaiki fasilitasnya. Pemerintah pusat akan melihat keseriusan daerah,” katanya.
Meski demikian, ia membuka peluang adanya dukungan dari pusat, namun dengan catatan daerah terlebih dahulu menunjukkan komitmen nyata.
Dikatakannya, saat ini komunikasi antara pemerintah daerah, KONI, dan pemerintah pusat disebut sudah berjalan. NTB dan NTT bahkan telah menandatangani kesepakatan bersama, dan keputusan kini berada di tingkat kementerian serta koordinasi dengan KONI Pusat.
Selain Jakarta, Provinsi Jawa Timur juga sempat mengusulkan diri untuk terlibat dalam pelaksanaan PON, mengingat kedekatannya dengan NTB dan NTT serta ketersediaan fasilitas olahraga. (jho)