LOBAR—Dua Pejabat Pimpinan di Lombok Barat (Lobar) dikabarkan mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selepas sebelumnya mengikuti Capacity building yang digelar oleh Bupati Lobar di Korem.
Menangapi pejabatnya yang ikut seleksi di Daerah lain, Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini (LAZ) memberikan pandangan yang bijak namun tegas. LAZ tidak melarang hak setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengembangkan karier, namun hal tersebut tetap menjadi poin dalam catatan evaluasi kepemimpinan, terutama terkait loyalitas dan dedikasi terhadap daerah.
Sebab LAZ menegaskan bahwa sistem yang kuat harus dibangun di atas profesionalisme, bukan ketergantungan pada sosok individu semata.
“Jangan sampai sistem itu tergantung pada individu. Sistem yang harus kita ciptakan. Kalau tergantung individu, saya paling tidak setuju. Akan terjadi nanti kalau tidak ada saya, tidak jalan? Tidak boleh itu,” tegas Laz belum lama ini.
Keberhasilan sebuah birokrasi diukur LAZ dari kemampuan pejabat untuk tetap berjalan stabil siapapun yang memimpin. Tak hanya itu LAZ menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap jajaran pejabat di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) dilakukan secara rutin dan mandiri guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga. Agar individu yang menempati posisi strategis memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bahkan LAZ terjun langsung dalam memantau kinerja para pejabatnya setiap bulan untuk melihat sejauh mana target-target program kerja tercapai.
“Saya setiap bulan evaluasi, saya sendiri yang menilai. Saya sendiri langsung yang menilai di laptop saya, tidak ada yang tahu,” ujar Bupati Zaini saat memberikan penjelasan mengenai transparansi penilaian internal.
Ia juga menambahkan bahwa mekanisme sanksi atau tindakan administratif tetap mengikuti regulasi yang berlaku, di mana evaluasi berkala per enam bulan akan menjadi dasar penentuan langkah selanjutnya sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Lobar, Baiq Mustika Dwi, memberikan klarifikasi mengenai prosedur administratif bagi pejabat yang ingin mengikuti seleksi di luar daerah. Tercatat beberapa nama, seperti Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Direktur Rumah Sakit, telah melengkapi berkas yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baiq Mustika Dwi memastikan bahwa semua proses telah melewati jalur birokrasi yang sah, termasuk adanya izin dari pimpinan daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Harus ada izin, ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Ada pernyataan dia tidak pernah ada hukuman disiplin, temuan inspektorat, dan ada beberapa lah yang harus dilengkapi,” jelasnya saat dikonfirmasi mengenai kelengkapan dokumen para pejabat tersebut.
Izin dari Bupati selaku kepala daerah disebutnya sudah keluar sebagai bentuk pematuhan terhadap regulasi kepegawaian. (win)