PRAYA – Langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah dalam hal ini dari bidang kelembagaan dalam melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dipertanyakan. Pasalnya, DPMD sejauh ini dinilai minim dalam mengambil upaya langkah terobosan guna mendorong kemajuan dan kemandirian BUMDes.
“Selama ini kita tidak pernah tau DPMD ada inovasi baru untuk pembinaan terhadap BUMDes,” kata Ketua BUMDes Desa Bonjeruk, Wiriadi pada Radar Mandalika, kemarin.
DPMD diharapkan dapat menelurkan program khusus yang betul-betul membina BUMDes. Sehingga, kata Wiriadi, keberadaan BUMDes yang ada di desa itu akan lebih bagus dan lebih maju. Dalam arti, DPMD semestinya menunjukkan langkah yang lebih inovatif dalam menelurkan program jangka panjang dalam rangka pembinaan terhadap BUMDes.
“Seperti membentuk salah satu BUMDes binaan yang dimana dilihat dari potensi desa tersebut,” katanya.
Pihaknya menekankan, DPMD membuat pelatihan atau workshop yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan, jangan terkesan sebagai seremonial atau sebagai proyek semata. Melainkan seharunya dapat menyusun rencana tidak lanjut (RTL) dengan matang.
“Jadi maksud saya, kalau mengadakan pelatihan ada tahapannya, evaluasinya setelah pelatihan. RTL istilahnya rencana tindak lanjut,” tandas Wiriadi.
Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan pada DPMD Loteng, Sri Mulyana Widiastuti mengatakan, ke depan status tingkat perkembangan BUMDes ditentukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). “Dulu pernah kita melakukan pendataan mulai dari tumbuh, berkembang sampai dia maju. Setelah itu kita gak pernah lakukan pendataan lagi. Kalau dulu terakhir, itu dua (BUMDes) yang mandiri,” ungkapnya.
Dia menerangkan, setelah terjadinya pandemi Covid-19, banyak BUMDes yang bergerak di bidang pariwisata itu terdampak. Kemudian, banyak BUMDes yang kurang aktif. “Tapi sekarang sudah mulai kita arahkan lagi, udah banyak yang berkembang,” katanya.
Dia menyebut, sebanyak 127 BUMDes di Loteng. Dari jumlah itu, saat ini berapa BUMDes yang dikategorikan maju? Dia mengatakan, untuk penetapan terakhir belum dilakukan. “Ada hanya 20 kemarin yang dilakukan update. Kita sekarang ini menunggu dari Kemendes. Kalau ke depan itu, Kemendes yang akan mengeluarkan tingkat perkembangan daripada BUMDes,” ungkapnya.
Dikatakan, ada beberapa indikator sehingga BUMDes dikatakan maju. “Bagaimana usahanya itu berkembang. Usahanya itu penjualannya kemana; apakah dia menjual di lokal saja, atau dia ada kerja sama dengan pihak luar (pemasarannya). Terus omzetnya. Ada PADes (Pendapatan Asli Desa)- nya ndak,” sebutnya memberi gambaran.
Dari data terakhir, status tingkat perkembangan BUMDes di Loteng disebutnya rata-rata tumbuh dan berkembang. “Kalau yang mandiri itu, karena indikator yang dipakai itukan dia ada kerja sama, pemasarannya keluar,” katanya.
Ditanya, faktor kendala dalam pengembangan BUMDes. Dia menyebut, di antaranya masalah sumber daya manusia (SDM, pemasaran hingga lemah dalam membuat rencana usaha. “Itu yang sekarang BUMDes – BUMDes ini kita dampingi untuk pembuatan rencana usahanya,” katanya. (zak)