PRAYA – Anggota DPRD Lombok Tengah Dapil Kopang-Janapria, Ahmad Rifa’I meminta Bupati H Lalu Pathul Bahri segera menunjuk dan kemudian melantik penjabat Kepala Desa (Kades) Lekor, Kecamatan Janapria. Fa’i meminta penjabat harus warga desa setempat atau putra Desa Lekor.
“Kami sebagai putra Desa Lekor angkat bicara. Bahwa apa yang diingankan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk segera menyelesaikan pejabat sementara (PJs) yang ada di Desa Lekor,” tegas politisi PKS ini kepada Radar Mandalika, kemarin (12/8).
Pria yang juga warga Desa Lekor itu mengungkapkan, keputusan Bupati yang sempat menunjuk Lalu Suare sebagai penjabat Desa Lekor telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Di mana warga menolak penunjukan maupun pelantikan bersangkutan sebagai penjabat desa setempat.
“Masyarakat menginginkan putra Desa Lekor sebagai penjabat. Walaupun itu sekadar dua atau tiga bulan untuk mengantar pembentukan panitia PAW (Pergantian Antar Waktu),” tegasnya.
Untuk itu, Rifai menegaskan, masyarakat berharap kepada Bupati sebagai pembuat surat keputusan (SK) untuk segera mengganti Lalu Suare. Bupati diminta memutuskan untuk mengangkat atau memilih satu dari dua nama puta terbaik Desa Lekor yang telah disodorkan. Yaitu, antara Rahman atau Durahan.
“Pilih salah satunya antara Rahman atau Durahan. Itu yang diinginkan oleh masyarakat Desa Lekor ingin melihat putra Desa Lekor sebagai PJs,” kata Politisi PKS ini.
Bupati diharapkan dapat mempertimbangkan keinginan masyarakat Desa Lekor tersebut. Dengan segera mengganti SK Lalu Suare. Yang kemudian menunjuk Rahman atau Durahan untuk segera dilantik sebagai penjabat Kades Lekor nantinya.
“Kalau Bupati tetap ingin Lalu Suare sebagai PJs Desa Lekor, kami tidak bertanggungjawab kalau terjadi keributan atau penyegelan kantor Desa Lekor,” kata Ahmad Rifai.
Hingga saat ini, masyarakat Desa Lekor belum mempunyai pemimpin. Sebelumnya, Lalu Suare yang telah ditunjuk Bupati tapi bersangkutan dikabarkan menolak dilantik sebagai penjabat Kades Lekor. “Lalu Suare sebagai PJs Desa Lekor yang ditunjuk oleh Bupati, dia menolak untuk jadi PJs Desa Lekor. Sudah jelas dia menolak,” tegas Ahmad Rifai.
“BPD, Sekretaris Desa (Sekdes), kemudian bagian dari anggota BPD dan Kadus itu menandatangani penolakan PJs yang ditunjuk oleh Bupati (atas nama Lalu Suare),” tambahnya.
Berdasarkan surat pernyataan penolakan PJs Desa Lekor tertanggal 5 Agustus 2021, yang diterima Radar Mandalika. Isinya, masyarakat Desa Lekor yang tergabung dalam Aliansi Lekor Bersatu (ALIBATU) bersama Pemerintah Desa Lekor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menolak PJs atas nama Drs. Lalu Suare dan diganti dengan putra terbaik Desa Lekor. Yaitu Rahman atau Durahan.
Surat pernyataan penolakan PJs Kades Lekor tersebut telah ditandatangani Sekdes Lekor, Aprianto Wawan DP, Ketua BPD, Ikiriadi, dan Ketua ALIBATU, Salbi. “Silakan (Bupati) pilih salah satu putra Desa Lekor. Antara Rahman atau Durahan,” kata Ahmad Rifai.
Sebagai putra Desa Lekor dan anggota dewan, Ahmad Rifai meminta Bupati dalam waktu dekat dapat mengeluarkan keputusan tertulis terkait penunjukan penjabat Kades Lekor untuk mempersiapkan proses PAW. “Kita minta sebelum 17 Agustus ini sudah klir biar tidak jadi persoalan,” tegasnya.
Kekosongan kepemimpinan sangat merugikan masyarakat karena pelayanan bisa terganggu. Untuk itu, Bupati diminta menunjuk Rahman atau Durahan sebagai penjabat Kades Lekor. “Khawatir saya nanti kalau ditetapkan Lalu Suare sebagai PJs dan sementara dia juga menolak jadi PJs itu akan tidak maksimal pemerintahan di Desa Lekor,” pungkasnya.(zak)