KLU—Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) ramai-ramai turun membongkar paksa sebagian pagar proyek pembangunan Kantor DPRD KLU, Rabu (13/8).
Aksi ini dilakukan setelah beredar foto di media sosial yang menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pemasangan besi beton pada proyek tersebut.
Ketua Komisi III DPRD KLU, Sutranto mengatakan, pembongkaran ini merupakan respons langsung Anggota Komisi III terhadap kritikan publik yang menyoroti lambatnya pengawasan terhadap proyek pembangunan kantor yang menelan biaya fantastis.
Ia bersama anggotanya merasa perlu membuktikan itu, bahwa mereka tidak tinggal diam dan tetap menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah.
“Kami datang dan langsung memanggil konsultan pengawas serta pelaksana proyek. Mereka bahkan mempersilakan kami untuk membongkar bagian yang dicurigai,” ujarnya, Rabu (13/8).
Ia menjelaskan, aksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, guna membuktikan apakah benar besi betonnya tidak masuk ke kolom tiang pagar seperti yang beredar di foto. Setelah pembongkaran, ditemukan fakta bahwa benar ada kekurangan pada panjang besi beton yang ke kolom tiang pagar tersebut.
Bahkan kata dia, berdasarkan hasil penjelasan dari pihak pelaksana. Hal itu seharusnya tidak menjadi masalah, karena tinggi tembok tidak melebihi dua meter. Namun, pihaknya bersama anggota Komisi III tetap tidak bisa membiarkan itu. Pihaknya tidak ingin persolan ini menjadi beban karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kami melihat ada masalah sejak dari perencanaan,” tegasnya.
“Setelah kami meminta gambar detail, ternyata tidak ada gambar yang secara rinci menjelaskan penulangan besi. Terlihat seperti dibuat hanya untuk melengkapi struktur pekerjaan,” sambungnya.
Ia menegaskan, kejadian ini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD KLU. Ia juga berharap agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama para kontraktor, untuk lebih serius dalam mengerjakan setiap proyek pembangunan di Lombok Utara.
“Kami berharap ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Mari kita sama-sama serius membangun Lombok Utara, jangan lagi ada masalah-masalah terkait pekerjaan,” jelasnya.
Pihaknya juga berterima kasih kepada media dan masyarakat yang telah ikut mengawasi jalannya proyek. Hal ini membuktikan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga transparansi dan kualitas pembangunan di daerah.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara Sabri menambahkan jika pemasangan besi dilakukan demikian maka ini berpotensi menyebabkan bangunan roboh dan tidak kokoh. Terlebih jika dilihat daripada gambar juga tidak jelas.
“Saya melihat perencanaan ini yang bermasalah, kalau kita lihat dari gambar saja sudah tidak jelas, seharusnya dari pihak pengawas jeli mengawasi pekerjaan ini dan yang mengerjakan ini seharusnya orang yang berpengalaman,” jelas Politisi PBB ini.
“Struktur pembangunan teknis daripada pemasangan bata dan besi sudah tidak sesuai dengan kontruksi, tidak ada kekuatan karena besinya tidak masuk, seharusnya besi ini ngelos dan saling terikat. Dia asal-asalan, seharusnya dengan pengalaman konstruksi kita tahu bagaimana pemasangan besi,” pungkasnya.(dhe)