SERANG, BANTEN – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin (9/2/2026).
Kehadiran Cak Imin mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang berhalangan hadir karena agenda kenegaraan.
Dalam sambutannya, Cak Imin menyampaikan salam hormat sekaligus apresiasi setinggi-tingginya dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh insan pers Indonesia atas dedikasi dan pengabdian mereka bagi bangsa dan negara. Presiden, melalui Cak Imin, juga menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2026 kepada seluruh wartawan dan pegiat media di Tanah Air.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, pers tidak semata-mata merupakan industri informasi, tetapi menjadi fondasi penting demokrasi dan pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa kualitas informasi yang disajikan media sangat menentukan kualitas demokrasi sekaligus kekuatan ekonomi bangsa.
Munir menilai, dalam menghadapi target pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 8 persen, peran pers menjadi semakin penting untuk mendorong bangsa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Pers yang sehat, kata dia, harus ditopang oleh kebebasan, keberlanjutan, dan integritas, serta didukung oleh media yang kuat secara ekonomi dan profesional agar fungsi kontrol publik dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Cak Imin menegaskan peran krusial media massa dalam mendukung kemajuan bangsa melalui penyebaran informasi yang berkualitas dan edukatif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, ia mengingatkan agar jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Teknologi, menurutnya, harus menjadi alat bantu, bukan menggantikan nurani dan tanggung jawab moral insan pers.
Cak Imin juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 80 persen penduduk terhubung dengan internet dan rata-rata mengakses media sosial hampir tiga jam per hari. Kondisi tersebut menjadikan kualitas informasi yang disampaikan media sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta kohesi kebangsaan.
Dalam konteks transformasi digital, Cak Imin menekankan pentingnya integritas jurnalisme sebagai benteng utama melawan disinformasi. Ia mengingatkan bahwa tanpa sentuhan manusia dan komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna sekaligus kepercayaan publik. Pers yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan teknologi tanpa menjunjung kualitas serta etika, dinilai akan semakin menjauh dari masyarakat.
Pemerintah, lanjut Cak Imin, berkomitmen menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah disrupsi digital, termasuk menghadapi tantangan model bisnis media dan keadilan ekonomi. Negara berjanji memastikan media massa memperoleh mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas tetap hidup sebagai suluh demokrasi. Pemerintah juga mendukung penguatan kebijakan ekonomi media, termasuk advokasi hak penerbit atau publisher rights sebagaimana diterapkan di sejumlah negara maju.
Menutup sambutannya, Cak Imin menegaskan bahwa ke depan pers memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi publik terhadap program prioritas nasional, penjaga etika dan integritas di ruang digital dengan melawan hoaks dan disinformasi, serta pelindung martabat manusia dengan menghentikan praktik pemberitaan yang melukai dan melanggar privasi.
Ia pun mengajak insan pers, pemerintah, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pers yang sehat, bermartabat, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. “Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah menjaga nurani bangsa,” tutup Cak Imin.
Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946, sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap peran strategis pers sebagai pilar keempat demokrasi. (red)