KLU–Sejumlah persoalan daerah perlu mendapat intervensi pemerintah pusat dalam rangka mendorong kemajuan bagi daerah tersebut.
Terkait itu Bupati Lombok Utara Dr.Najmul Akhyar secara intens membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Belakangan ini disela kegiatan retreat Najmul menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Bima Arya di Jakarta, Selasa (24/6).
Dalam pertemuan itu, Bupati Najmul menyampaikan sejumlah persoalan terkait dengan apa yang dihadapi Lombok Utara saat ini, seperti soal kawasan Gili Tramena yang rencana akan dimekarkan menjadi kecamatan. Namun menjadi pertanyaan, kawasan tersebut masuk dalam kawasan konservasi dan disatu sisi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).
Dua status yang melekat pada kawasan Gili Tramen itu disampaikan Najmul ke Wamendagri dan meminta saran bagaimana menyikapi. Karena cara menindaklanjutinya cendrung bertentangan dengan adanya dua status tersebut, ketika pemerintah daerah ingin memekarkan menjadi kecamatan maka kawasan ini tentu membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai seperti perkantoran. Namun disatu sisi kawasan ini masuk dalam kawasan konservasi yang artinya tidak boleh membangun.
Najmul pun menyebut jika saat ini belum terbangun sinergitas yang maksimal antara kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi daerah. Di hadapan Wendagri Najmul meminta pemerintah pusat memberikan solusi terhadap apa yang menjadi kendala-kendala dimaksud.
Tidak hanya itu, berkaitan dengan persoalan kemiskinan di daerah Gumi Tioq Tata Tunaq angka kemiskinan masih cukup tinggi. Karena indikator kemiskinan sejauh ini diukur dari tempat tinggal salah satunya, sementara pascagempa 2018 lalu 51 ribu lebih rumah warga rusak parah dan masih menyisakan ribuan rumah belum terbangun sampai saat ini.
Yang mana hingga saat ini pemerintah pusat belum memiliki kebijakan khusus untuk menganggarkan bantuan perumahan kepada KLU pasca dicabutnya status tanggap darurat.
“Saya akui angka kemiskinan tidak mudah diturunkan jika tidak ada intervensi pemerintah pusat, oleh karena itu saya sampaikan kepada pak Wamendagri untuk membantu kami memberikan jalan keluar terhadap persoalan -persoalan tersebut,” cetusnya.
Terhadap sejumlah persoalan yang disampaikan secara langsung mendapat respon positif Wamendagri. Dimana pemerintah pusat jelasnya akan mendalami apa yang menjadi persoalan dan usulan-usulan dari daerah tersebut.(dhe)