LOBAR—Pemerintah Kabupaten Lombok Barat(Lobar) sangat berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bahkan menjamin akses informasi publik bagi para jurnalis. Hal ini membantah tudingan beberapa pihak yang menilai Pemda Lobar tidak memberikan informasi.
Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menyatakan keterbukaan informasi kewajiban konstitusional yang harus dijalankan demi kemajuan daerah. Bahkan dalam sebuah pertemuan bersama awak media pada Sabtu (21/1), LAZ menegaskan keberadaan pers di Lobar bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis dalam pembangunan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan media massa sangat diperlukan untuk mengedukasi masyarakat serta menyampaikan capaian-capaian program kerja pemerintah secara objektif.
LAZ membantah adanya isu yang menyebutkan bahwa birokrasi di Lobar cenderung tertutup terhadap kerja-kerja jurnalistik. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran perangkat daerah telah diinstruksikan untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan publik, selama hal tersebut selaras dengan koridor undang-undang yang berlaku.
“Jadi tidak benar kalau ada yang bilang kita membatasi pers. Justru kita paling terbuka dan transparan soal informasi publik,” ungkap LAZ kepada awak media.
LAZ menekankan pentingnya peran pers sebagai kekuatan penyeimbang (check and balances). Sebab ia menilai Pemda membutuhkan masukan dan kritik agar program yang dijalankan tetap tepat sasaran. Ia mengaku tidak anti-kritik dan justru memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media massa dan media sosial, untuk menyerap aspirasi warga.
Ia mengajak para insan pers untuk tetap mempertahankan independensi dan memberikan kritik yang membangun. Kritik yang didasari atas fakta lapangan dianggapnya sebagai energi positif untuk melakukan perbaikan pelayanan publik di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial.
“Kita terbuka, sangat terbuka. Saya juga aktif memantau media sosial, mendengar dan membaca keluhan maupun kritik. Itu biasa, sepanjang sifatnya konstruktif bagi pembangunan daerah kita,” tambah Bupati.
Namun, di tengah kemudahan akses informasi saat ini, Bupati juga memberikan catatan kritis terhadap maraknya konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wartawan namun menyebarkan informasi yang bersifat fitnah atau berita bohong (hoaks). Hal ini dipandang dapat merusak kondusivitas daerah dan mencederai marwah profesi wartawan itu sendiri.
Bupati berharap organisasi profesi kewartawanan dapat mengambil peran lebih aktif dalam membina para anggotanya. Penegakan kode etik jurnalistik menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya akan bersinergi dengan insan pers yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
“Yang tidak ditoleransi adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan diri wartawan lalu membuat konten-konten yang bersifat fitnah atau hoaks. Kami berharap organisasi wartawan bisa ikut menertibkan praktik-praktik seperti ini,” jelasnya.
Sebagai wujud nyata dari kemitraan yang sehat, Pemkab Lobar rutin menggelar forum pertemuan berkala antara jajaran eksekutif dengan para wartawan. Forum ini didesain sebagai ruang dialog dua arah di mana bupati memaparkan progres pembangunan, sementara wartawan diberikan keleluasaan untuk mengonfirmasi berbagai isu hangat yang berkembang di tengah masyarakat.
Model komunikasi yang cair ini diharapkan dapat meminimalisir sumbatan informasi yang sering kali memicu kesalahpahaman. Dengan adanya ruang tanya jawab yang bebas, masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terverifikasi langsung dari sumber utama.
“Kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kan biasa. Mana ada yang membatasi hak wartawan mengakses informasi. Semua kita buka agar publik tahu apa yang sedang dan akan kita kerjakan,” pungkas LAZ.(win)