F/SAFARI RAMADAN 1447 H
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA.ID
SELFI: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati (Rompi Kuning) didampingi Wakil Ketua DPRD NTB Megawati Lestari saat diajak selfi ribuan guru honorer madrasah swasta usai Safari Ramadan 1447 H di Mataram Sabtu, (28/02). (JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA.ID)
Berkah Safari Ramadan Kemenag NTB: Pimpinan DPR RI Sari Yuliati Komitmen Perjuangkan Guru Madrasah Swasta Diangkat PPPK. Zamroni : Kami Siapkan Langkah Tindak Lanjut
MATARAM – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan komitmennya memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta agar dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Safari Ramadan bersama Keluarga Besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sabtu, (28/02).
Bendahara Umum DPP Golkar itu mengungkapkan komitmen itu bukan basa basi. Pada 11 Februari lalu, dirinya memimpin langsung pertemuan dengan perwakilan guru madrasah swasta se-Indonesia di Gedung DPR RI. Aspirasi tersebut berkaitan dengan tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi P3K serta perbaikan sistem pembayaran tunjangan profesi guru.
“Saya menerima langsung demonstrasi damai guru madrasah swasta. Mereka adalah keluarga besar saya. Saya juga pernah bersekolah di madrasah, jadi saya memahami betul perasaan mereka,” ujar Sari.
Dari pertemuan tersebut, DPR RI memberikan dukungan afirmatif terhadap tuntutan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi P3K. Namun, proses tersebut memerlukan koordinasi lintas kementerian, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kementerian Keuangan.
Sari menegaskan, DPR RI telah mendorong Kementerian Agama untuk segera mengoordinasikan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat realisasi kebijakan tersebut. Bahkan, ia menyatakan siap mengambil alih koordinasi apabila diperlukan.
Selain pengangkatan P3K, isu pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) juga menjadi perhatian. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, secara politik dan anggaran kebijakan tersebut telah tersedia, hanya diperlukan percepatan teknis implementasi.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan pimpinan DPR RI dan Kementerian Agama Pusat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pendis dan Sekjen Kemenag untuk menyiapkan data yang akan diajukan ke Kemenpan RB, BKN, dan Kementerian Keuangan. Aspirasi guru madrasah swasta ini sedang dalam proses pembahasan,” jelas Zamroni.
Zamroni menyebutkan, di Pulau Lombok saja terdapat lebih dari 2.000 madrasah, baik negeri maupun swasta, dengan jumlah guru madrasah swasta mencapai sekitar 25.000 hingga 35.000 orang. Sebagian besar telah tersertifikasi dan inpassing.
Menurutnya, salah satu harapan besar para guru adalah agar tunjangan profesi dapat dibayarkan setiap bulan seperti sistem penggajian reguler, sembari menunggu proses pengangkatan P3K.
“Kami tentu berharap ada jalan terbaik. Pimpinan DPR RI sudah memerintahkan Kementerian Agama Pusat untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait agar aspirasi ini dapat segera direalisasikan,” tambahnya.
Diharapkan, perjuangan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi P3K dapat menjadi langkah konkret peningkatan kesejahteraan pendidik serta memperkuat kualitas pendidikan madrasah di seluruh Indonesia. (jho)