PRAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, M Tauhid akhirnya merespons persoalan yang terjadi di bawah dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada warga sebagai penerima manfaat. Lebih mengejutkan lagi munculnya dugaan adanya pungutan liar (Pungli) dilakukan oknum agen brilink setiap warga melakukan penarikan uang di setiap agen brilink. Khususnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bansos lainnya.
Parahnya lagi, oknum agen brilink nyetor ke Dinsos. Ini langsung diungkapkan massa demo dari JATI NTB saat demo di depan kantor BRI Cabang Praya dan Dinsos.
Dari dugaan permainan pada bansos ini, ketua dewan berjanji akan segera memanggil kedua belah pihak yang disebut. Yakni, Dinsos dan pihak BRI Cabang Praya.
Selain akan memanggil Dinsos dan BRI, Tauhid juga memberikan peringatan keras atas munculnya biaya dalam pencairan bansos. “Saya akan segera koordinasikan dengan komisi yang berkaitan, supaya segera didalami dan dipanggil dinas terkait. Kalau terbukti kita akan serahkan ke aparat penegak hukum,” ancamnya pada wartawan Radarmandalika.id, kemarin.
Adapun informasi yang sedang berkembang, biaya administrasi setiap penarikan di oknum agen brilink bervariasi. Mulai dari Rp 5 ribu sampai 30 ribu per KK. Ini juga sudah disampaikan JATI NTB dalam aksinya.
Atas dugaan praktek kotor ini, dewan juga berjanji akan menelusuri fakta di lapangan. “Saya akan segera koordinasi dengan komisi membidangi ini,” katanya singkat.