PRAYA–Puluhan pedagang Pasar Renteng melakukan aksi protes ke kantor DPRD Lombok Tengah, kemarin. Ini buntut dari informasi miring yang diterima pedagang. Sejumlah pedagang mengaku mulai resah, karena informasi seputar lokasi lapak yang akan diterima nantinya tidak sesuai dengan kebutuhan.
Salah satu pedagang, H. Mawardi mengaku bahwa ini merupakan tindakan ketidak adilan dalam pembagian lokasi. Katanya, kalau lokasi jualan akan disamaratakan, tentu kebutuhan penjual berbeda.
“Kalau demikian kami tidak setuju,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H.M. Mayuki mengakui Pasar Renteng sangat semrawut. Baik dari pengelolaan parkir liar yang begitu banyak, akses jalan yang membahayakan pengunjung pasar dan pedagang.
“Keadaan jalan di tengah pasar pindahan sementara yang bisa dikatakan belum layak, apalagi dengan kondisi hujan saat,” ungkapnya.
Terlebih dengan kondisi irigasi lanjut Mayuki, saluran pembuangan air juga belum beres. Dalam pengelolaan dan pelibatan warga tidak luput dari masukan kepada pemerintah atau dinas terkait.
“Karena kebanyakan isu miring yang beredar masalah pengelolaan Pasar Renteng. Ada yang mengatasnamakan Karang Taruna, dan setoran ke oknum LSM. Fasilitas air bersih dan musala juga menjadi perhatian di lokasi,” katanya tegas.
Sementara, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lombok Tengah, Supriadin alias Sopo menuturkan, penempatan lokasi berjualan pedagang akan disesuaikan dengan bangunan dan kebutuhan pedagang.
“Plant pembangunan memperhatikan bentuk dagang. Lantai 1 kios 130 ukuran 2mx2m, kios 7 unit ukuran 2mx3m, kios 77 unit ukuran 3mx4m, ada pasar los basah 56 unit ukuran 2mx2m, los kering 182 unit 2mx2m,” kata Sopo.
Sehingga lanjutnya, di lantai pertama dengan jumlah lokasi berdagang 576 unit. Lantai 2 ada kios 124 unit ukuran 2mx2m, kios 24 unit ukuran 2mx3m, kios 107 unit 3mx4m, los kering 568 unit 2mx2m jumlah 823 dan data pembangunan ini adalah sesuai dengan survei kebutuhan pasar sebelumnya.(tim)