MATARAM – Internal koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PKS mulai gadung. PKS pun oleh PKB diminta tidak cuci tangan atas kesepakatan koalisi yang dibangun bersama PKB di Pilkada Lombok Tengah. Hal ini diungkapkan Ketua DPC PKB Lombok Tengah, HL Pelita Putra setelah mengetahui PKS tidak mengumumkan bakal calon di dua daerah. Lombok Tengah dan Kabupaten Dompu.
“Tolong saudaraku PKS jangan biasakan cuci tangan begitu. Cuci tangan itu penting buat menghindari penyebaran covid 19. Tapi jangan cuci tangan malah yang ada menyebarkan fitnah yang menyesatkan,” sentil pedas Pelita, Sabtu kemarin.
Pelita mengatakan, jika PKS masih meragukan arah dukungan PKB lantas apa yang perlu diragukan lagi. PKB jelas memutuskan Masrun-Aksar. Bahkan hal ini juga menjadi permintaan PKS sebelumnya. PKS pun meminta foto SK DPP PKB memperlihatkan SK dukungan DPP PKB yang menegaskan dukungan ke Masrun-Aksar pun langsung diperlihatkan.
“Sikap kami jelas Masrun-Aksar,” tegasnya.
Selain pertimbangan lainnya, pilihan PKB ke Masrun-Aksar juga karena mengikuti apa yang diinginkan PKS sebelumnya. “Saya mengikuti mau nya PKS yang minta Masrun Aksar. Saya masih punya chat nya (buktinya),” tegas Pelita.
PKB masih akan menunggu kejelasan sikap PKS. Jika bertolak belakang dengen dukungan PKB berarti inkonsisten, menelikung dan ingkar kaolisi yang telah dipesekati bersama. Dari pembahasan koalisi itu nama lain yang juga muncul Lale Prayatni atau Lale Sileng yang merupakan istri Sekda NTB. Namun nama Lale tidak diinginkan PKS. Padahal mereka yang usulkan demikian tapi mereka beralasan PKS dan gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah tidak setuju.
“Ya (tidak konsisten). Lale Sileng dia telikung juga padahal mereka yang usul begitu kita minta katanya taman-teman PKS dan pak gub tidak setuju,” bebernya.
“Kemaren mereka minta sekedar photo SK terkait Masrun Aksar, sudah diberikan. sekarang kok malah menari nari lagi. Malah sekarang sikap dan komentarnya aneh aneh saja,” ulasnya.
Sebelumnya, Ketua DPW PKS NTB, Abdul Hadi menjelaskan terkait Masrun-Aksar di Loteng pihaknya masih menunggu surat keputusan DPP PKS termasuk juga kabupaten Dompu. Salah satu alasannya ketercukupan kursi koalisi.
“Kita perlu menunggu surat keputusan DPP PKS,” katanya.
“Mudahan dalam waktu dekat ini (diserahkan),” katanya.
Hadi malah bertanya kapan PKB mengumumkan SK dukungannya.”Kita (PKS) belum tau PKB kapan akan serahkan,” sentilnya.(jho)