Jaenuddin. (WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA) 

LOBAR—Sejumlah program aspirasi warga Lombok Barat (Lobar) dipastikan tidak dapat tereksekusi tahun 2026 ini akibat masuk kategori anomali hasil reviu Inspektorat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi itu membuat resah masyarakat karena sudah lama menantikan program yang dibutuhkan tersebut. Dampaknya berimbas kepada anggota DPRD Lobar di mata masyarakat yang menyerap langsung aspirasi itu untuk dibawa ke Pemda Lobar agar dieksekusi.

Anggota DPRD Lobar, M. Jaenuddin, menyoroti lambatnya realisasi berbagai usulan masyarakat yang telah masuk ke dalam agenda perencanaan daerah. Kondisi ini memicu kekecewaan warga yang selama ini menantikan tindak lanjut atas kebutuhan dasar mereka. Banyak aspirasi yang telah disepakati dalam proses penjaringan kebutuhan warga justru terhenti saat memasuki tahap pelaksanaan.

“Program yang sudah disampaikan oleh DPRD, itu kan dulu masyarakat ini kan dia minta A, B, C, D, E, F, G lah sampai Z lah. Terus OPD ini dengan gampangnya dia bilang, ‘Enggak bisa dikerjakan,'” keluh Jaenuddin saat ditemui awak media, Kamis (19/11).

Lebih lanjut ia menjelaskan, fungsi legislatif berada pada tahap menyerap, merumuskan, dan mengawal pokok-pokok pikiran (pokir) masyarakat agar terakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah. Sementara itu, pelaksanaan teknis serta pengelolaan anggaran program berada sepenuhnya di tangan OPD sebagai pelaksana kebijakan eksekutif.

Namun, persoalan muncul ketika program yang menyangkut kepentingan sehari-hari, seperti perbaikan infrastruktur, pembenahan saluran irigasi, dan fasilitas umum, tidak kunjung terwujud. Di mata masyarakat, kegagalan realisasi tersebut sering kali berdampak langsung pada penilaian terhadap kinerja anggota dewan yang turun langsung ke lapangan.

Politisi asal Narmada itu menilai istilah “anomali” yang kerap dipakai OPD sebagai dasar penghentian atau penundaan program tidak mudah dicerna oleh warga awam. Ketidakjelasan penjelasan di tingkat masyarakat membuat posisi wakil rakyat serba salah saat melakukan kegiatan reses maupun temu warga.

“Jadi ketika kita reses kemarin itu kan ditanya, ‘Mana program yang sudah dijanjikan?’ Sampai kita dikira bohong,” beber Ketua DPC Partai Ummat Kabupaten Lobar tersebut.

Situasi tersendatnya eksekusi program ini menempatkan para anggota DPRD pada dilema tersendiri. Di satu sisi, aspirasi warga telah diupayakan masuk ke jalur perencanaan resmi daerah, namun di sisi lain, hambatan di tahap pelaksanaan membuat program prioritas mandek tanpa disertai alternatif solusi yang jelas dari perangkat daerah terkait.

Atas dasar itu, Jaenuddin mendorong jajaran eksekutif Pemkab Lobar, khususnya para kepala dinas, agar lebih serius, terbuka, dan terukur dalam mengeksekusi program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Ia berharap pola penolakan atau penundaan tanpa pemecahan masalah tidak kembali terjadi pada siklus anggaran berikutnya.

“Karena kebutuhan fasilitas publik terutama saluran irigasi pertanian dan infrastruktur pendukung mendesak karena datangnya musim hujan,” pungkasnya. (win)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *