AKSI: Warga dan petani Labuapi saat melakukan aksi demo di kawasan Perkantoran Bupati Lobar, Rabu (18/11).

LOBAR — Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Sasaka Nusantara Lombok Barat (Lobar) bersama warga dan petani asal Kecamatan Labuapi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lobar, Rabu (18/11). Aksi ini merupakan protes atas dugaan penyerobotan akses jalan serta pengubahan fungsi saluran irigasi secara sepihak oleh pengembang perumahan yang dinilai merugikan ruang hidup masyarakat setempat.

Ketua DPD Sasaka Nusantara Lobar, Sabri, dalam orasinya mengecam langkah pengembang perumahan yang dinilai merampas hak-hak dasar petani. Menurutnya, pihak perusahaan telah mengklaim akses jalan warga tanpa melibatkan persetujuan dari para petani yang menggantungkan mata pencahariannya di kawasan tersebut.

“Masyarakat Labuapi menuntut keadilan dan menuntut hak-hak petani yang diambil oleh salah satu PT yang membangun perumahan di Labuapi. Mereka menggunakan akses jalan yang diklaim sepihak tanpa persetujuan warga dan petani, serta mengubah saluran irigasi. Kami minta kembalikan fungsi irigasi tersebut,” tegas Sabri di hadapan peserta aksi.

Selain mendesak pengembalian fungsi irigasi, massa aksi juga menuntut Pemda Lobar untuk mengevaluasi dan mencabut izin pengembang perumahan itu. Pihaknya menilai respons pemerintah daerah terhadap konflik agraria ini terkesan lamban dan mendesak DPRD Lobar melalui Komisi III untuk mengambil langkah tegas guna menertibkan pihak pengembang.

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Fauzan Husniadi, hadir di tengah massa untuk meredam ketegangan sekaligus meluruskan kesalahpahaman terkait pengamanan aksi oleh aparat kepolisian. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

“Polisi tidak ada niat menghalangi aksi. Kami terbuka terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Memang dialog sebelumnya belum ada titik temu, namun pimpinan kami, Ibu Wakil Bupati, siap menerima perwakilan dan hasil dari aspirasi ini akan menjadi catatan penting,” ujar H. Fauzan Husniadi.

Sekda Lobar juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindak tegas apabila pengembang terbukti melanggar ketentuan perizinan yang berlaku. Evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait.

Di sela agenda dinasnya, Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, turut menyempatkan diri menemui perwakilan massa aksi secara singkat. Di hadapan Wakil Bupati, perwakilan warga menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak adanya investasi maupun pembangunan, melainkan meminta perlindungan hukum atas hak-hak dasar rakyat kecil.

Menanggapi keluhan tersebut, Hj. Nurul Adha berjanji akan segera turun langsung ke lokasi sengketa untuk meninjau kondisi riil di lapangan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pihak pengembang.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam waktu dekat kami harus turun ke lokasi, dan kami juga harus bertemu dengan PT Lambang Sejati bersama OPD terkait. Hak-hak masyarakat harus terus kita bela,” tutur Ummi Nurul.

Dari pihak legislatif, anggota Komisi III DPRD Lobar, Lalu Irwan, yang menemui langsung massa demonstran menjelaskan bahwa lembaganya telah mengawal duduk perkara sengketa jalan dan perubahan saluran irigasi tersebut melalui sejumlah agenda pertemuan sebelumnya. Ia menyebut penanganan lanjutan sempat tertunda akibat padatnya agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

“Kami sudah tahu betul keluhan petani terkait perubahan irigasi maupun persoalan izin dan perpindahan status jalan. Saat ini kami sedang sibuk-sibuknya membahas RAPBD 2027 yang harus diketok pada 30 November ini. Setelah itu, kami akan fokus untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan ini bersama eksekutif,” terang Lalu Irwan. (Win)

By Radar Mandalika

Mata Dunia | Radar Mandalika Group

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *