LOBAR—Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dikebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) bersama DPRD. Hal itu menyusul batas waktu penetapan anggaran daerah tersebut yang harus tuntas sebelum 30 November 2026 ini.
Meski dikebut, sorotan terhadap sejumlah postur sumber anggaran dari Rancangan APBD 2027 tetap ada. Terutama pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mengalami penurunan cukup besar. Kondisi ini membuat kepala daerah menekankan peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan tersebut. Pengurangan TKD itu diperoleh berdasarkan surat dari Menteri Keuangan.
Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha, menerangkan bahwa estimasi Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun 2027 mencapai Rp750 miliar, terdiri atas Pajak Daerah Rp313 miliar, Retribusi Daerah Rp295 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp24,4 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp117 miliar lebih.
Sedangkan pendapatan transfer RAPBD Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1,38 triliun, terdiri atas Pendapatan TKD sebesar Rp1,26 triliun dan Pendapatan Transfer Antardaerah Rp112 miliar lebih.
“Perlu kami informasikan bahwa terjadi penurunan pada pos Pendapatan Transfer jika dibandingkan dengan asumsi pada KUA-PPAS lalu. Hal tersebut berdasarkan penyesuaian dari Surat Menteri Keuangan Nomor S/95/PK/2026 tanggal 29 September 2026,” sebut wanita yang akrab disapa Umi Nurul tersebut, Rabu (18/11).
Alokasi dana transfer pada awal 2026 mencapai Rp1,306 triliun, turun lebih dari Rp305 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1,611 triliun. Pada Perubahan APBD 2026, terdapat tambahan dana transfer pusat sekitar Rp73 miliar yang masuk dalam pembahasan perubahan postur APBD 2026, sehingga totalnya naik dari sekitar Rp2,055 triliun menjadi sekitar Rp2,451 triliun.
Meski demikian, hal itu cukup dipahami lembaga eksekutif maupun legislatif dan mereka memilih untuk segera menyelesaikan pembahasan RAPBD Tahun 2027 sebelum batas akhir penetapan 31 November 2026 (Catatan: bulan November hanya sampai tanggal 30).
Bahkan, pascamenggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun 2027, Rabu (18/11), lembaga dewan langsung menjadwalkan paripurna jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan keesokan harinya, Kamis (19/11).
Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar, H. Fauzan Husniadi, menyampaikan bahwa sesuai deadline kesepakatan, masih ada waktu 2–3 minggu untuk melakukan pembahasan sebelum penetapan 31 November (catatan: 30 November) mendatang.
“Yang jelas timeline itu harus kita penuhi, soal mepet (atau meleset) atau tidak itu tergantung kita seperti apa,” kata Fauzan.
Meski dikebut, Fauzan memastikan esensi pembahasan program strategis daerah tetap tidak akan berkurang. Hal itu karena KUA-PPAS sudah dibahas dan ditetapkan, serta terdapat gambaran postur anggaran program kegiatan.
Menurutnya, beberapa pembahasan ini bisa dielaborasi dan dibahas pada siang maupun malam hari. Pada APBD 2027, diakui terdapat pengurangan. Penurunan APBD itu dipengaruhi pengurangan dana transfer.
“Secara umum APBD kita menurun,” ujarnya.
Pada APBD 2026, total belanja daerah sekitar Rp2,451 triliun, ditopang pendapatan daerah lebih dari Rp2,113 triliun serta penerimaan pembiayaan neto lebih dari Rp337,389 miliar (termasuk tambahan transfer pusat sekitar Rp73 miliar dan SiLPA lebih dari Rp300 miliar).
Sedangkan dari uraian struktur Rancangan APBD 2027, terdapat anggaran pendapatan sebesar Rp2,138 triliun (tertulis Rp 2,138 miliar rupiah) lebih dan jumlah belanja sebesar Rp2,2 triliun (tertulis Rp 2, 2 miliar). Dengan demikian, RAPBD 2027 mengalami defisit anggaran belanja Rp95 miliar lebih, dan defisit tersebut ditutupi dari surplus pembiayaan neto yang sebesar Rp95 miliar lebih, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan menjadi 0 rupiah atau balance. (Win)

