Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) melaksanakan rapat pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa, Rabu (11/11), bertempat di Ruang Transit Kanwil Kemenkum NTB. Kegiatan ini bertujuan memastikan substansi regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menghadirkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Menurutnya, harmonisasi menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum NTB untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.
“Regulasi daerah tidak hanya harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif. Karena itu, proses harmonisasi menjadi ruang penting untuk menyempurnakan substansi sebelum regulasi ditetapkan,” ujarnya.
Rapat selanjutnya dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Erbata Sri Muliatini, yang menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Proses ini diperlukan untuk memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Dua Raperda yang dibahas meliputi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026–2046 dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Dalam pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah, Sitti Afina memberikan catatan terkait penetapan kawasan rawan bencana tingkat tinggi. Pemerintah daerah perlu menyertakan batas spasial dan klasifikasi berdasarkan jenis bencana, sehingga tidak seluruh wilayah kecamatan ditetapkan memiliki tingkat kerawanan yang sama. Selain itu, ketentuan pemberian insentif bagi aparatur pemerintah daerah dalam bentuk urun saham perlu dilengkapi dasar hukum, mekanisme, dan model kerja sama yang jelas.
Sementara itu, pada Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Baiq Rara menyoroti pengaturan pendampingan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat agar disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Penetapan jangka waktu satu tahun dinilai perlu lebih fleksibel untuk mengakomodasi lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Pembahasan juga menekankan perlunya pembedaan antara penyampaian aspirasi dalam proses penyusunan rencana dan penyampaian keberatan terhadap hasil penetapan.
Sebagai tindak lanjut, rapat dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Selesai Harmonisasi sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan bersama. Melalui proses ini, Kanwil Kemenkum NTB terus berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan produk hukum yang harmonis, berkualitas, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(red)