MATARAM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) menandatangani Addendum Kontrak Bantuan Hukum dengan tiga Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sebagai langkah memperkuat pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat. Penandatanganan berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Hukum, Sekretariat Bantuan Hukum, serta perwakilan dari tiga PBH, yakni Posbakumadin Dompu, LKBH Ksatria, dan LKBH Universitas Samawa.
Penandatanganan addendum ini merupakan bagian dari upaya penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan kerja sama antara Kanwil Kemenkum NTB dengan PBH dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penguatan koordinasi agar pelaksanaan kontrak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Risman Somantri, berharap kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Kanwil Kemenkum NTB dengan para PBH dapat terus terjaga dan semakin baik ke depannya. Ia juga berharap peningkatan kualitas kerja sama tersebut sejalan dengan semakin optimalnya layanan bantuan hukum yang diberikan PBH kepada masyarakat.
“Keberlanjutan sinergi antara Kanwil Kemenkum NTB dan PBH menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, memperoleh layanan bantuan hukum yang berkualitas serta akses terhadap keadilan,” ujarnya.
Kanwil Kemenkum NTB melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum bersama Pokja serta Sekretariat Bantuan Hukum akan terus melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap PBH menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penguatan kerja sama ini, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen memastikan layanan bantuan hukum terus berkembang dan semakin mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan di Nusa Tenggara Barat.(red)