LOBAR—Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi angin segar bagi pemerintah daerah (Pemda). Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha bahkan menyambut baik kebijakan yang akan diberlakukan pada awal 2027 mendatang itu.
Sesuai kesepakatan, Pemerintah dan DPR RI secara resmi telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027. Kebijakan ini tidak hanya mencakup tenaga pendidik/guru, tetapi juga meluas ke dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan/medis, serta tenaga teknis dan pelayanan.
“Kami akan sangat senang, karena itu janji pemerintah pusat,” ungkap wanita yang akrab disapa Ummi Nurul itu saat dikonfirmasi selepas menghadiri acara pelantikan PAW Anggota DPRD Lobar, Senin (9/11).
Sesuai penyampaian pemerintah pusat, tidak hanya memberikan kesempatan kepada PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tetapi juga membuka peluang PPPK tersebut menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski demikian, Pemerintah Daerah (Pemda) juga mengharapkan kebijakan itu berimbang dengan anggaran untuk penggajian para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
“Kita tinggal tunggu masuk dalam fiskal daerah. Kalau ndak masuk, itu yang agak berat bagi daerah,” ucapnya.
Pihaknya kini masih menunggu detail angka dana transfer pusat, khususnya untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Apakah nantinya sudah tertuang penambahan beban gaji untuk para PPPK tersebut. Meski demikian, dari informasi Anggota Komisi II DPR RI, pemerintah pusat sudah memastikan akan menanggung beban gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
Menurut Ummi Nurul, jika hal itu terjadi, beban belanja pegawai yang berlebih akan bisa dialihkan untuk kebutuhan lain bagi masyarakat.
“Kita baru menerima informasi, kalau sudah ada kepastian (DAU) baru kita berani,” pungkasnya. (Win)