LOBAR—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memberikan catatan penting kepada Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang baru, H. Fauzan Husniadi. Legislatif menegaskan bahwa prioritas utama eksekutif saat ini adalah mempercepat eksekusi anggaran daerah.
Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Husnan Wadi, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah agenda krusial yang harus segera ditindaklanjuti jajaran eksekutif demi memastikan pelayanan publik dan pembangunan daerah tidak mengalami hambatan.
Fokus pertama yang disoroti adalah percepatan eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta APBD Perubahan (APBDP) yang proses evaluasinya telah selesai di tingkat provinsi. DPRD meminta agar Sekda selaku Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersikap tegas dan berani memberikan jaminan keamanan administratif bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terutama sekitar Rp82 miliar alokasi program yang sebelumnya sempat dikategorikan sebagai anomali. Meskipun anggaran tersebut telah mengantongi lampu hijau serta persetujuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Dalam Negeri, keraguan dan kehati-hatian yang berlebihan masih menyelimuti para kepala dinas.
“Maka Sekda sebagai kepala TAPD harus berani memberikan jaminan terhadap OPD-OPD supaya kegiatan tersebut segera dieksekusi,” tegas Husnan, Rabu (4/11).
Menurutnya, sebagai pemegang jabatan tertinggi ASN, kehadiran Sekda dinantikan untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh dalam setiap penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran. Namun tak dipungkiri, saat ini para kepala dinas masih diliputi rasa trauma dan kekhawatiran mendalam, terutama pascapermasalahan hukum yang sempat mendera instansi pemerintahan daerah sebelumnya.
Melalui konsolidasi yang intensif di bawah komando Sekda yang baru, ketegangan psikologis di internal birokrasi diyakini mampu dicairkan. Dengan adanya payung hukum dan dukungan administratif yang kuat, seluruh alokasi anggaran senilai Rp82 miliar tersebut dapat segera dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat tanpa harus meninggalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di akhir tahun.
“Artinya OPD ini kan sudah takut terkait permasalahan-permasalahan yang anomali serta terjadi pascatertangkapnya Bupati nonaktif H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Oleh karena itu, konsolidasi antara OPD ini harus cepat, dengan kehadiran Pak Sekda yaitu memberikan kepastian hukum untuk mengeksekusi seluruh anggaran yang Rp82 miliar itu,” tegas H. Husnan Wadi.
Menanggapi tantangan waktu pelaksanaan anggaran yang kian mendesak, pihak legislatif menilai bahwa penyesuaian kegiatan tetap dapat ditempuh melalui penetapan skala prioritas. TAPD didorong untuk segera menyusun peta jalan (road map) yang jelas agar program-program strategis dapat langsung dieksekusi secara tepat sasaran tanpa penundaan pengadaan yang terlalu lama.
DPRD Lobar menaruh harapan besar agar kepemimpinan H. Fauzan Husniadi sebagai Sekda definitif mampu berperan sebagai solusi konkret atas berbagai hambatan administratif di internal pemerintahan. (Win)