LOBAR—Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus memperkuat peran Posyandu agar tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan ibu dan anak. Posyandu kini didorong untuk bertransformasi menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial masyarakat yang dimulai dari tingkat desa melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha menilai, berbagai persoalan di daerah seperti angka kemiskinan, anak tidak sekolah, pernikahan anak, hingga ketepatan sasaran bantuan sosial memerlukan penanganan yang terintegrasi. Posyandu dinilai sangat strategis untuk dijadikan pintu masuk guna menemukan berbagai permasalahan tersebut sejak dini, melakukan pendataan akurat, serta menghubungkan warga dengan perangkat daerah yang berwenang. Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat saat ini tercatat sebesar 11,60 persen. Selain itu, jumlah anak tidak sekolah masih mencapai 7.364 anak, dengan angka rata-rata lama sekolah berada di kisaran 7,15 tahun. Kondisi ini menegaskan perlunya kehadiran layanan dasar yang menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Persoalan anak tidak sekolah tidak mungkin diselesaikan oleh Dinas Pendidikan saja. Posyandu harus menjadi bagian dari upaya menemukan anak-anak yang tidak sekolah, mendata mereka, kemudian mengadvokasi agar mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah,” tegas Ummi Nurul, saat acara penilaian lomba posyandu, Rabu (28/10).
Lebih lanjut, penerapan enam SPM di lingkungan Posyandu harus mampu menghadirkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat desa. Keenam bidang pelayanan dasar tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.
Dengan cakupan yang lebih luas ini, Posyandu diharapkan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kebutuhan riil warga dengan program-program pemerintah. Setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat melalui koordinasi lintas sektor, sehingga penanganannya lebih terarah dan efektif.
“Posyandu harus menjadi pintu masuk untuk mengetahui persoalan masyarakat sekaligus menjadi sarana untuk mencari solusi. Kita ingin Posyandu menjadi basis perubahan Lombok Barat yang dimulai dari tingkat desa,” ujarnya—wanita yang akrab disapa Ummi Nurul itu.
Dalam kesempatan yang sama, Ummi Nurul juga menekankan bahwa pelaksanaan lomba Posyandu tidak sekadar berorientasi pada pencarian juara. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk melakukan pembinaan, evaluasi, serta berbagi praktik baik guna meningkatkan kualitas layanan Posyandu secara merata di seluruh wilayah Lombok Barat.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB, Lalu Zainul Arifin, menyampaikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga para kader Posyandu.
Ia menjelaskan bahwa transformasi Posyandu yang kini mencakup enam bidang pelayanan dasar memerlukan instrumen penilaian yang komprehensif. Sejumlah aspek yang menjadi fokus penilaian meliputi kelembagaan, tata kelola penyelenggaraan layanan SPM, hasil pelayanan, kompetensi dan pelayanan kader, inovasi, pembinaan dan pengawasan, serta sistem informasi Posyandu.
Lalu Zainul juga memberikan apresiasi khusus terhadap berbagai kreativitas yang ditampilkan oleh Posyandu Seruni, termasuk penciptaan lagu khusus Posyandu yang dinilai mampu membangun semangat para kader sekaligus memperkuat identitas pelayanan.
“Penilaian ini bukan hanya untuk mencari juara, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan pembinaan. Kami berharap Posyandu dapat terus berinovasi, memperkuat koordinasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Lalu Zainul. (Win)