LOBAR — Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) Hj. Nurul Adha diminta tidak lembek kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Permintaan itu datang langsung dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Lobar, buntut rendahnya serapan realisasi belanja APBD 2026 yang jauh dari kata bagus, baru mencapai 62 persen hingga awal triwulan keempat. OPD dinilai tidak berani mengeksekusi anggaran program yang tidak masuk kategori anomali.
“Saya atas nama Fraksi PPP berharap Ibu Wabup jangan lembek dalam bersikap. Harus tegas, termasuk pada OPD-OPD ini, agar kemudian OPD-OPD juga betul-betul melaksanakan usulan-usulan yang tidak masuk dalam anomali itu,” tegas Sekretaris Fraksi PPP DPRD Lobar, Muhammad Munip, kepada awak media, Rabu (28/10).
Di tengah kondisi saat ini, ketika sejumlah program Pemda masuk kategori anomali hasil review Komisi Pemberantasan Korupsi, ketegasan kepala daerah diperlukan agar setiap usulan maupun program pelayanan untuk masyarakat yang tidak masuk kategori anomali bisa berjalan. Politisi asal Gunungsari itu mengingatkan agar kepentingan masyarakat harus menjadi hal yang utama diperhatikan pemerintah daerah.
“Jangan sampai dengan adanya dinamika-dinamika ini, masyarakat menjadi korban. Jadi, kita berharap kepentingan masyarakat itulah yang utama. Terlebih banyak program-program yang sangat dinanti oleh masyarakat, jangan sampai kemudian tertunda,” imbuhnya.
Kritik pedas juga dilayangkan kepada OPD yang menunda eksekusi program tak anomali karena alasan semuanya terpengaruh program anomali. Padahal, hal itu justru berbeda dan tidak berkaitan dengan yang tidak anomali, sehingga seharusnya program itu lebih dulu diselesaikan. Terlebih, kondisi realisasi anggaran APBD Lobar masih rendah di angka sekitar 60 persen dan berpotensi menerima rapor merah dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai nanti hal ini membuat evaluasi dari pusat membuat dana transfer ke daerah kita menjadi kurang, sehingga harus segera (eksekusi program). Tiang (saya) harap Ibu Wabup nih jangan lembek, harus bersikap tegas terhadap OPD-OPD ini,” ujarnya.
Menyinggung persoalan program anomali, Munip melihat kondisi itu terjadi karena maladministrasi. Mulai dari disebabkan proposal pokok pikiran yang tidak diinput di SIPD, hingga tidak sesuainya jadwal pengusulan hasil reses yang harusnya masuk sebelum Musrenbang sesuai Permendagri. Kondisi itu pun dinilainya disebabkan minimnya pemahaman teknis yang diberikan OPD kepada pihak legislatif, berimbas pada maladministrasi dan usulan masyarakat banyak yang tidak bisa terakomodasi.
“Sehingga ketika sudah terjadi anomali seperti ini, OPD semua kemudian mengabaikan. Enggak ada yang kemudian merasa bersalah, padahal kan kalau disampaikan dari awal, dibuat sebuah skema mekanisme yang baik kan, koordinasi yang baik pasti sih semua (dewan) mengikuti,” kritiknya.
Kekecewaan tidak bisa disembunyikan politisi PPP itu lantaran kondisi itu justru hanya membuat masyarakat yang dirugikan.
“Padahal kita menjadi abdi masyarakat ini kan, menjadi pelayan masyarakat, kita semua kan bekerja dengan masyarakat. Itu yang menjadi kekecewaan kita ini,” pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Asisten III Setda Lobar, H. Fauzan Husniadi, mengungkapkan bahwa seluruh kepala OPD sudah menerima pembekalan terkait teknis penganggaran beberapa hari lalu. Menurutnya, saat bimtek itu, kepala dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) dituntut untuk berani mengambil risiko atas persoalan yang tidak berdampak ke konsekuensi hukum. Meski tidak dipungkiri, kondisi kejadian operasi tangkap tangan (OTT) bupati nonaktif masih membuat rasa ketakutan pada OPD.
“Tapi tanggung jawab kita sebagai pimpinan kepala OPD, di sana (program) ada hak kepada masyarakat yang harus direalisasikan. Kalau semua tidak berani melakukan program, ngapain ada APBD, lebih baik tidur saja,” sindirnya.
Menurutnya, berjalan atau tidak berjalannya program tak anomali itu akan menjadi bahan penilaian kepala daerah untuk melakukan evaluasi kepada jajaran OPD.
“Tidak boleh ada ketakutan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Win)