MATARAM – Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, L. Achmad Sukarman menghadiri kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Mataram, Kamis (23/07).
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 000.8.6.3/384/SEK.16/2026 tanggal 20 Juli 2026 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi NTB Tahun 2026. Agenda ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Nomor B/111/AA.04/2026 tanggal 19 Juli 2026 mengenai Undangan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair menegaskan bahwa evaluasi AKIP merupakan momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Rekomendasi dari Kementerian PANRB menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus menyempurnakan sistem akuntabilitas kinerja sehingga setiap kebijakan, program, dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Abul Chair.
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, implementasi SAKIP Provinsi NTB Tahun 2025 memperoleh nilai 70,92 dengan kategori BB. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperkuat budaya kinerja melalui perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kehadiran Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Badan Penghubung untuk mendukung penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Melalui evaluasi ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja yang berkualitas, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil demi mendukung visi NTB Makmur Mendunia. (jho)