MATARAM – Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Adi Widyandana menegaskan realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga triwulan I 2026 mencapai Rp1,661 triliun atau 17,7 persen dari pagu APBN. Angka tersebut meningkat Rp291,88 miliar atau 21,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Adi mengatakan, peningkatan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk mendukung pelayanan publik di NTB. Sejumlah sektor strategis mencatat kenaikan belanja dibandingkan tahun sebelumnya.
“Belanja pada sektor pendidikan meningkat 19,6 persen, sektor kesehatan 22 persen, dan sektor ekonomi naik 57,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Adi dalam konferensi pers APBN Kita di KPPN Mataram, Rabu (13/05).
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN kementerian dan lembaga sebesar Rp227,44 miliar. Penyaluran tersebut diberikan kepada 59.837 ASN pada 561 satuan kerja kementerian/lembaga di NTB.
Secara rinci, realisasi belanja kementerian/lembaga terbesar berasal dari belanja pegawai yang mencapai Rp1,176 triliun atau 26,4 persen dari pagu.
Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp342,61 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional program pemerintah di berbagai sektor, antara lain fungsi kesehatan sebesar Rp17,05 miliar, pendidikan Rp84,7 miliar, ketertiban dan keamanan Rp125,04 miliar, serta pelayanan umum Rp65,41 miliar.
Pemerintah pusat juga menyalurkan barang yang diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah senilai Rp22,23 miliar dalam bentuk sarana-prasarana, peralatan, dan mesin.
Di sisi lain, realisasi belanja modal mencapai Rp141,30 miliar. Anggaran itu digunakan antara lain untuk pembangunan jaringan, irigasi, jalan, dan jembatan sebesar Rp49,31 miliar. Kemudian pengadaan peralatan dan mesin Rp19,22 miliar, pembangunan gedung dan bangunan Rp59,64 miliar, serta belanja modal lainnya seperti rehabilitasi sekolah dan pengadaan buku sekolah sebesar Rp13,10 miliar.
“Untuk belanja bantuan sosial, realisasinya tercatat sebesar Rp26,4 miliar atau 5,59 persen dari pagu,” ujarnya.
Bantuan sosial tersebut disalurkan melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dalam bentuk uang dan barang. Bantuan uang tercatat sebesar Rp122 juta, sedangkan bantuan barang mencapai Rp292,6 juta.
Program bantuan itu menyasar kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta kelompok korban penyalahgunaan narkotika dan orang dengan HIV/AIDS (ODHIV).
Sementara itu Kinerja penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga triwulan I 2026 tercatat tetap terjaga. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara menyebut realisasi penerimaan pajak sampai 31 Maret 2026 mencapai Rp 578,8 miliar atau 14,8 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp 3,901 triliun.
Hal itu disampaikan Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Nusa Tenggara Aan Adipuranto dalam konferensi pers itu.
Aan menjelaskan, penerimaan pajak di NTB masih didominasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh). “Pencapaian per jenis pajak utama masih berjalan sesuai tren,” kata Aan.
Berdasarkan data penerimaan pajak hingga 31 Maret 2026, tiga jenis pajak dengan kontribusi terbesar di NTB yakni PPN Dalam Negeri sebesar Rp 372,3 miliar atau 47,93 persen dari total penerimaan. Selanjutnya PPh Pasal 21 sebesar Rp 177,3 miliar atau 22,83 persen dan PPh Final sebesar Rp 84,25 miliar atau 10,85 persen.
Sementara itu, penerimaan pajak pada Maret 2026 terutama ditopang oleh tiga jenis pajak utama. PPh Pasal 21 tercatat menyumbang Rp 78,07 miliar, disusul PPN Dalam Negeri sebesar Rp 66,63 miliar dan PPh Final Rp 27,42 miliar.
Aan mengatakan, PPN Dalam Negeri masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan capaian kumulatif mencapai 26,4 persen terhadap target. Adapun PPh Pasal 21 mencatat capaian kumulatif 12,6 persen, sedangkan PPh Final sebesar 6 persen.
Secara umum, Kanwil DJP Nusa Tenggara menilai realisasi penerimaan pajak pada triwulan I masih berada dalam jalur yang sesuai dengan tren penerimaan tahunan di NTB. (jho)