LOTIM-Massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) menggelar aksi demo, Kamis kemarin. Aksi ini dilakukan buntut dari ulah oknum kepala dusun (Kadus) di Desa Suangi Timur, Kecamatan Sakra yang diduga melakukan pungutan liar (Pungli) sebesar Rp 1 juta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“1 juta rupiah, dari ketentuan yang tidak sebenarnya,” kata kordum aksi, Habiburrahman.
Aksi tersebut juga menyerukan kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mendapat kriminalisasi karena memberi informasi atau melaporkan oknum yang bersangkutan.
Katanya, ada 3 hal yang menjadi tuntutan masa aksi. Pertama, meminta mengusut tuntas dugaan Pungli oleh oknum kadus. Melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi atau melaporkan setiap kasus. Dan meminta kepastian hukum dari pihak kepolisian Polres Lotim.
Massa aksi diterima Sekdis DPMD Lotim, L Irwan. Sekdis mengatakan, mengecam tindakan pungli yang terjadi di masyarakat. “Saya mengecam aparatur pemerintah jika melakukan pungli di wilayah NKRI,” tegasnya.
Massa aksi selanjutnya menuju Polres Lombok Timur, kedatangan massa ini untuk menyerahkan pernyataan sikap dari DPMPD dan BPN Lotim. Penyerahan langsung diterima Wakapolres Lotim, Kompol Kiki Firmansyah.
“Kita forum rakyat bersatu memberikan apresiasi penuh kepada pemerintah daerah yang sudah menyatakan komitmennya untuk perlindungan kepada para pelapor dugaan pungli,” tambah Habib.
Selanjutnya, Polres Lotim diharapakan terlibat penuh dalam penyelesaian kasus ini, karena polsek dianggap gagal dalam melakukan penyelesaian kasusu tersebut, kasus ini juga diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat, karena dapat menjadi polemik dan meresahkan masyarakat.
“Kepastian hukum ini harus secepat- cepatnya,” tegas dia.(cr-ndi)