LOBAR – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Barat (Lobar) mengklarifikasi terkait isu pemberian sanksi administratif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, dipastikan belum ada SPPG di wilayah Lobar yang menerima Surat Peringatan (SP) dari otoritas terkait.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Lobar, H. Saepul saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas bersama para ahli gizi di Narmada, selasa (10/2).
Ketua Satgas MBG Lobar itu sekaligus menepis kekhawatiran publik menyusul kabar mengenai sejumlah SPPG di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mendapatkan teguran keras atau SP 1 dari Satgas MBG tingkat provinsi.
“Alhamdulillah hasil koordinasi kami dengan Koordinator Wilayah MBG, belum ada SPPG di Lobar yang mendapat Surat Peringatan lagi,” ujar Akhkam.
Meski tidak ditampilkan Ahkam sebelumnya sempat ada catatan pasca-insiden keracunan yang pernah terjadi. Namun, dia menekankan langkah yang diambil pemerintah saat ini lebih mengedepankan pembinaan teknis guna memastikan kualitas fasilitas pendukung program MBG tetap terjaga.
“Setelah kejadian keracunan dulu itu, walaupun ada teguran, masih sifatnya umum pembinaan untuk meningkatkan kualitas dapur. Misalnya ruangan dapur yang belum sesuai dengan standar BGN (Badan Gizi Nasional). Kalau pun harus ditindaklanjuti, kami harapkan segera jika betul ada SPPG yang ditegur,” imbuhnya.
Alih-alih terbebani oleh isu sanksi, Pemkab Lobar justru mendorong para pengelola SPPG tetap konsisten pada esensi program kepada pemenuhan gizi yang optimal. Rakor yang menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan PPKB Lombok Barat dan BBPOM Mataram ini menjadi wadah untuk mempertajam kemampuan para ahli gizi di lapangan.
Akhkam menegaskan pentingnya estetika dan rasa dalam penyajian makanan, selain faktor nutrisi yang menjadi prioritas utama. Menurutnya, menu makanan yang disajikan harus mampu meningkatkan selera makan para sasaran program.
“Untuk itu kami menghadirkan rakor ini di mana Dinas Kesehatan PPKB Lombok Barat dan BBPOM Mataram menjadi narasumber. Kita ingin menu makanan tidak hanya cukup dalam gizi, namun dinikmati dengan lahap oleh sasaran,”tegas Akhkam.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Wilayah MBG Lombok, Gusti Ayu Kade Widya Diastini, menyambut positif inisiatif rakor ini. Ia menilai, penyegaran pengetahuan bagi para tenaga ahli gizi sangat krusial agar implementasi di lapangan tetap mengacu pada petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Biarpun secara profesional mereka sudah terdidik, kegiatan ini minimal menyegarkan ingatan mereka dalam memilih menu yang proporsional dan sesuai dengan angka kecukupan gizi seperti dalam juknis,”tutur Gusti Ayu. Ia juga memberikan peringatan keras terkait keamanan pangan, terutama dalam proses seleksi bahan baku dari vendor. Ahli gizi diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyaring kualitas bahan makanan olahan sebelum masuk ke proses produksi di dapur SPPG.
“Kami berharap semua ahli gizi mematuhi aturan baku dalam memilih bahan makanan. Jangan sembarang mengiyakan bahan baku yang tidak layak. Minimal cek kedaluwarsanya,” pungkasnya.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, ini diikuti oleh 95 ahli gizi dari total 98 SPPG yang tersebar di wilayah tersebut. Kehadiran narasumber kompeten seperti Sri Dewi Puspita dari BBPOM Mataram dan Wine Frida Dwipurwani dari Dinas Kesehatan PPKB Lombok Barat diharapkan mampu meminimalisir risiko kesalahan prosedur di masa mendatang.(win)