LOBAR—Banjir bandang menerjang 7 Desa di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar). Membuat ribuan Kepala Keluarga (KK) terdampak hingga menghanyutkan satu rumah dan satu korban jiwa. Kejadian yang terjadi Selasa (14/1) sore itu, diakibatkan tingginya curah hujan dikawasan itu. Diperparah dengan kondisi perbukitan yang mulai gundul diduga akibat alih fungsi lahan.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar sementara menunjukan terdapat 1.047 KK yang terdampak banjir tersebut dan satu orang korban jiwa.
Terparah terjadi di kawasan Desa Persiapan Pengatap dengan total terdampak mencapai 565 KK di empat dusun dan Desa Persiapan Blongas menimpa 6 dusun terdampak pada 482 KK. Kemudian desa lain yang terdampak Desa Buwun Mas, Desa Sekotong Tengah, Desa Cendi Manik dan Desa Persiapan Pesisir Emas.
“Terparah di Dusun Bengkang Desa Persiapan Pengatap, itu satu dusun yang sempat viral ketinggian air sedada orang dewasa sampai satu rumah hanyut,” terang Camat Sekotong, Andi Purnawan yang ditemui di lokasi bencana.
Diakui Andi bahwa sejumlah desa itu menjadi langganan banjir setiap tahunnya karena fenomena cuaca ekstrem dan pasang air laut. Selain itu dangkalnya sungai akibat sedimentasi membuat air dari pegunungan yang mengalir langsung meluap. Diperparah dengan material lumpur dan batang kayu pepohonan yang dibawa air dari atas bukit.
“Sungai-sungai besar ini sudah dangkal, itu yang membuat banjir karena luapan sungai,” ujarnya.
Andi tidak menampik adanya alih fungsi lahan menyumbang terjadinya bancana itu. Kondisi kawasan Sekotong yang banyak dikelilingi perbukitan membuat aliran air cepat turun ke dataran. Penanganan akan segera dilakukan Pemda untuk melakukan normalisasi sungai.
“Sungai-sungai yang dangkal kita gali lagi dan dilebarkan. Saluran-saluran air di rumah tangga diperbaiki, kemudian sampah ditangani dengan baik. Serta penghijauan saya rasa akan sangat mengurangi terjadinya bencana setiap tahun,” pungkasnya.
Sementara, Gubernur NTB H Lalu Muhammad Iqbal beserta Bupati Lobar H Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lobar Hj Nurul Adha dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Kabupaten Lobar turun langsung ke lokasi bencana di kawasan Sekotong, Rabu (14/1). Para pimpinan kepala daerah itu turun melihat dampak Bencana dan dugaan penyebabnya. Serta memberikan bantuan dan santunan kepada korban terdampak bencana. Bahkan Bupati Lobar langsung membawa seluruh jajaran OPD teknis penanganan bencana serta tim kesehatan untuk membantu warga.
Bupati Lobar, H Lalu Ahmad Zaini (LAZ) telah merumuskan sejumlah langkah strategis penanganan darurat serta perencanaan matang jangka panjang memutus siklus bencana tahunan di wilayah tersebut. Sebab LAZ menilai memerlukan tindakan cepat. Langkah awal Gotongroyong pengurangan sedimentasi sungai akan dilakukan. Koordinasi intensif dilakukan dengan Pemerintah Provinsi untuk pengerahan bantuan teknis.
“Jangka pendek tadi sudah kita sampaikan ke Pak Gubernur. besok kita drop alat berat dari kewenangan Provinsi, dari BWS (Balai Wilayah Sungai), dan dari Pemda untuk gotong royong bersama agar selokan ini, salurannya, dinormalisasi dulu,” ujar Bupati saat meninjau lokasi terdampak.
Normalisasi difokuskan pembersihan material yang menyumbat aliran air. Diharapkan kapasitas tampung selokan dan sungai di Sekotong kembali optimal, sehingga genangan air dapat segera surut jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi.
Selain faktor cuaca, LAZ menyoroti persoalan indikasi kerusakan lingkungan di area hulu yang menyebabkan material tanah dan lumpur terbawa air hingga ke permukiman dan menutupi saluran drainase. Alihfungsi lahan dan dugaan tambang ilegal juga menjadi penyumbang hal itu.
“Kalau jangka panjang, ini kan pengaruh tadi itu ada sedimentasi. Ini menunjukkan bahwa vegetasi alamnya yang sudah enggak ada. Jadi dari curah hujan yang tinggi, langsung dibawa dari hujan dari atas ke bawah lumpur itu,” jelas Bupati.
LAZ menegaskan keberhasilan penanganan banjir tidak bergantung pada intervensi Pemerintah. Namun juga sangat ditentukan perilaku masyarakat menjaga lingkungan. Bupati menekankan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga fungsi saluran drainase yang ada di sekitar tempat tinggal.
Bupati mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat adalah kunci keberlanjutan infrastruktur.
“Ini kan harus ada juga penyadaran dari masyarakat, enggak bisa juga diserahkan ke pemerintah. Sehingga saya pikir masyarakat juga harus bergotong royong untuk membersihkan saluran dan lain sebagainya,” tambahnya.
Saat disinggung isu yang beredar mengenai keterkaitan aktivitas tambang ilegal dengan bencana banjir di Sekotong, Bupati tidak menampik adanya kontribusi negatif dari sektor tersebut. Aktivitas penggalian di area perbukitan tanpa upaya reklamasi atau penanaman kembali vegetasi menjadi salah satu pemicu erosi dan hilangnya daya serap air.
“Itu juga memang kalau kita lihat tambang ilegal ini kan punya kontribusi karena apa? Dia menggali di atas, enggak ditutup, terus vegetasinya sudah hilang. Itu juga memberikan kontribusi,” tegas Bupati.
Meski dampak lingkungannya dirasakan langsung oleh masyarakat di Kabupaten, Bupati menjelaskan bahwa kewenangan pengawasan dan penindakan terkait pertambangan berada pada tingkatan Provinsi dan Pusat.
“Apa yang bisa Pemda lakukan? Betul dampak lingkungannya ada pada kami, Cuma kan izin dan kewenangannya bukan di Pemda,” pungkasnya.
Kendati terkendala wewenang, Pemkab berkomitmen untuk terus menjalin koordinasi dengan pihak Provinsi agar penegakan aturan di sektor pertambangan dapat dilakukan lebih tegas demi melindungi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan di wilayah Sekotong. (win)