LOTENG – Infrastruktur jalan parah, drainase tidak tersedia hingga ancaman abrasi dan longsor menjadi persoalan pelik yang dialami masyarakat Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Kondisi tersebut diperdengarkan langsung warga setempat kepada Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra saat melangsungkan reses di Dusun Repuk Menemeng Pemepek Senin (03/10).
Keparahan jalan tidak saja berada di ruas jalan dusun dan desa. Bahkan jalan yang masuk dalam ruas milik Kabupaten Lombok Tengah. Peliknya persoalan tersebut disebabkan maraknya galian C lalu lalang. Desa ini menjadi salah satu lokasi “pengerukan” untuk kebutuhan urugan dan pasir yang dibawa keluar.
Lalu Pelita menuturkan sudah ada pihak-pihak yang berwenang melakukan penanganan jalan rusak. Misalnya jika ruas itu masuk provinsi maka menjadi tanggungjawab provinsi. Begitu juga ruas milik kabupaten menjadi urusan Bupati Lombok Tengah. Termasuk untuk ruas jalan desa pun menjadi tanggungjawab desa. Sebagai wakil rakyat, dijelaskan ada ruang-ruang tertentu yang bisa diintervensi wakil rakyat. Misalnya perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani maupun irigasi.
“Kami di DPRD Provinsi bisa intervensi salah satunya di jalan usaha tani,” terang politisi PKB itu.
Menurut Pelita, penanganan jalan bisa maksimal jika dilakukan alih status. Seperti ruas jalan desa dialih statuskan menjadi ruas jalan kabupaten. Begitu juga jalan kabupaten dialihstatuskan menjadi jalan provinsi.
“Pola ini bisa membantu penanganan jalan-jalan yang rusak. Kita berharap jalan jalan itu bisa segera dialihstatuskan oleh pemerintah,” tegasnya.
Ketua DPC PKB Lombok Tengah itu tidak menampik jika Pemepek wilayah yang sangat subur. Mulai dari potensi peternakan, pertanian maupun perkebunan. Dirinya sepakat jika Lombok Tengah kawasan Utara menjadi salah satu lokasi tambang namun perlu diatur regulasi yang tepat. Sehingga tidak semua titik bisa dijadikan lokus pengurukan.
“Ini perlu dipikirkan. Meski ada potensi tambang tapi jangan sampai menjadi ancaman bagi masyarakat setempat,” ungkapnya.
Selain keluhan soal jalan, Pelita juga mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat tentang kebutuhan pertanian dan peternakan. Misalnya masyarakat setempat membutuhkan alat cacah pakan ternak.
“Tapi sebelum itu yang menarik usulan adanya pelatihan bagaimana pengolahan limbah yang dijadikan pakan ternak.
Untuk pelatihan kami juga perlu memikirkan tindaklanjutnya seperti alat dan sebagainya. Tentu usulan-usulan itu kami atensi,” papar Anggota DPRD NTB Dapil VIII (Lombok Tengah) itu.
Terakhir, Pelita juga mengatensi sejumlah lembaga pendidikan yang ada lokasi tersebut. Jika nantinya dibutuhkan intervensi Pemda Lombok Tengah maka ia akan meminta anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Fraksi PKB untuk mengatensi demikian. Dijelaskannya sarana prasarana pendidikan dibawah naungan Diknas menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani yang merupakan Ketua DPW PKB NTB.
“Kondisi ini nanti akan kami sampaikan ke beliau (Hadrian),” ungkapnya.
Kepala Dusun Repuk Menemeng, Ridwan mengaku Pemepek wilayah sangat subur untuk pertanian dan peternakan. Sayangnya minimnya pengetahuan masyarkat tentang bertani dan beternak sehingga mereka lebih cepat menjual tanahnya sendiri untuk dibawa keluar desa.
“Itu mengapa pelatihan penyuluhan duntuk meningkatan skill masyarakat sehingga adanya kesadran masyarakat disini sangat kami butuhkan,” katanya.
Ridwan tidak menampik galian C aktivitas yang cepat menghasilkan uang. Namun disisi lain galian C menjadi ancaman tersendiri. Ia melihat ancaman abrasi dan longsor sangat besar. Disebutkannya satu titik tambang galian bisa mengangkut tanah 100 hingga 400 dam truk. Belum lagi Penambang, pembeli rata-rata orang luar Pemepek.
“Harapan kita supaya lebih diatur (tambang,red). Ke masyarakat kami, perlu pemahaman oleh pemerintah supaya lebih sadar bertani berekebun menjandjikan,” pungkasnya. (jho)