KLU—Sidang Paripurna dengan agenda penjelasan kepala daerah terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026, berlangsung di ruang sidang DPRD, Senin (3/11).
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani dihadiri Bupati Lombok Utara Dr.H.Najmul Akhyar, puluhan Anggota DPRD, Kepala OPD, Pimpinan Bank NTB, Perumda Amerta, Direksi BUMD dan undangan lainnya.
Bupati Lombok Utara Dr.H. Najmul Akhyar dalam penjelasannya menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang realistis, responsif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penyusunan RAPBD tahun anggaran 2026 jelasna mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, guna memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati berharap pembahasan RAPBD tahun anggaran 2026 dapat berlangsung secara efektif, konstruktif, dan tepat waktu, sehingga dokumen APBD dapat disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara dapat berjalan berkesinambungan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah pada pembangunan daerah di tahun 2026 mendatang, antara lain percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi yang berbasis produktifitas dan investasi, penguatan ketahanan fiskal daerah serta peningkatan pelayanan publik yang merata dan berkeadilan.
“Tahun 2026 nanti merupakan tahun yang sangat strategis dan pemerintah pusat sudah menetapkan tema kebijakan fiskal, selain itu, Kita harus mengikuti dan menjaga kesinambungan daerah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, ini menjadi fokus kami,” ungkap Bupati.
Najmul mengatakan, dalam konteks ini pemerintah pusat juga memberikan dukungannya berupa dana transfer yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, memperkuat sinergi viskal, serta mendukung urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik.
“Kondisi ini menuntut kita di daerah untuk membahas lebih cermat kebijakan -kebijakan belanja daerah dan memperkuat perencanaan,” katanya.
Najmul menegaskan, apapun yang dihasilkan dari APBD nanti di tahun tersebut harus dimaksimalkan guna mendukung percepatan pembangunan di daerah.
“Penyusunan RAPBD ini bukan hal yang mudah, namun dengan semangat kolaborasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif saya yakin kita bisa menghasikan APBD yang realistis, responsif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Najmul menjelaskan, RAPBD tahun 2026 ini masih konsisten dengan postur anggaran yang sudah disepakati, dengan rincian PAD sebesar Rp. 341 miliar lebih, dana transfer sebesar Rp. 847 miliar lebih. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1 triliun lebih, angaran belanja Ini terdiri, belanja operasional Rp. 809 miliar lebih, belanja modal sebesar Rp. 208 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp. 3 miliar lebih, sementara belanja transfer dianggarkan sebesar Rp.162 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5 miliar.
“Secara rinci nanti kita akan sampaikan ke DPRD,” jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Partai Perindo itu menyampaikan, berdasarkan surat direktorat jendral perimbangan kementrian keuangan (Kemenkeu) No.s.62/pk/025/2025, perihal rancangan dana transfer ke daerah tahun 2026 mengalami penyesuaian anggaran yang semula Rp.847 milar lebih menjadi Rp.640 miliar lebih atau mengalami penurunan sekitar Rp 207 miliar lebih.
“Penurunan ini tidak terjadi di KLU saja tapi ini merupakan kebijakan nasional, dimana pemerintah pusat mendorong efisiensi belanja daerah dan mendorong optimalisasi PAD,” ungkapnya.(dhe)