MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB melalui BRIDA menggelar diskusi lanjutan terkait skema beasiswa yang sebelumnya dikelola melalui APBD, seperti Beasiswa Miskin Berprestasi, Beasiswa Stimulan Unggulan, dan lainnya.
Kepala Brida NTB, I Gde Putu Ariadi menejelaskan rapat menegaskan mahasiswa penerima beasiswa on going tetap akan diselesaikan. Sementara ke depan program akan dikelola melalui yayasan atau lembaga di bawah Pemprov dengan pendanaan dari berbagai sumber.
Dijelaskannya dua langkah penting yang disiapkan oleh Pemprov. Pertama, pembentukan kelembagaan beasiswa dengan dukungan Biro Hkum dan Inspektorat dan pihak terkait, serta analisa kebutuhan beasiswa 5–15 tahun ke depan yang dipimpin BRIDA dan diselaraskan dengan tiga fokus pembangunan daerah.
“Hasil analisa ini ditargetkan dapat dieksekusi mulai tahun 2026,” terang Aryadi Kamis (02/10) di Lobar.
Sejumlah masukan mengemuka, di antaranya analisa harus disesuaikan dengan sumber pendanaan, indikator dikaitkan dengan RPJMD, perlunya program pasca kuliah, penelusuran jurusan yang relevan dan kemitraan dengan perguruan tinggi, serta evaluasi alumni agar dapat terserap di dunia kerja.
“Rapat menyepakati pentingnya perencanaan jangka panjang agar program beasiswa NTB tetap berkelanjutan dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya (jho)