Oleh : Apriadi Abdi Negara – Mantan Wakil Ketua LWPNU NTB.
Pelantikan pejabat eselon II dan III di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan titik balik bagi birokrasi yang lebih bersih. Ia meneguhkan bahwa meritokrasi kini menjadi fondasi tata kelola pemerintahan, bukan sekadar jargon.
Gubernur NTB kerap menjadi sasaran tuduhan politik dan fitnah dari aktivis per-WhatsApp-an grup yang sibuk mencari celah. Namun, keputusan pengisian jabatan kali ini menjadi jawaban yang gamblang: integritas lebih diutamakan dibanding kepentingan keluarga atau kelompok. Contoh paling jelas terlihat dari posisi Inspektur. Padahal, Ibu Nellykakak kandung Gubernur dikenal luas sebagai salah satu Inspektur terbaik di NTB dan secara kapasitas sangat layak menduduki jabatan itu. Tetapi, Gubernur lebih memilih pejabat lain sesuai kebutuhan organisasi, menegaskan bahwa nepotisme tidak boleh hadir di dalam birokrasi.
Dalam filsafat politik, Plato menekankan bahwa negara hanya akan baik jika dipimpin oleh mereka yang berpengetahuan, bukan sekadar haus kekuasaan. Aristoteles menegaskan tujuan negara adalah ” _bonum commune_ ” kebaikan bersama, sementara Max Weber mengajarkan birokrasi rasional legal yang bebas patronase dan nepotisme.
Namun, meritokrasi bukan sistem yang kaku. Ia memiliki konsekuensi sistemik: basisnya keterbukaan, partisipasi, dan tanggung jawab. Meritokrasi harus dipahami sebagai peluang terbuka bagi semua aparatur sipil negara (ASN) tanpa diskriminasi. ASN muda dari kabupaten/kota, guru yang berprestasi, maupun pejabat fungsional yang selama ini bekerja jauh dari sorotan, kini punya ruang yang sama untuk naik berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.
Dengan begitu, cahaya integritas birokrasi NTB bukan hanya menjaga marwah pemerintahan, melainkan juga menyalakan harapan baru: birokrasi yang adil, inklusif, profesional, dan benar-benar bekerja untuk rakyat. (*)