LOBAR—Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diminta harus inovatif hingga menjadi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Eko D. Indarto saat memantau penerapan program KDPM Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar), Kamis (11/9). Didampingi Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya, Eko menyerap langsung informasi di lapangan terkait kehadiran KDMP di tengah masyarakat.
“Kami ingin menyerap informasi untuk kami harmonisasi dengan kementerian teknis di pusat,” ujar Eko D. Indarto.
Informasi yang ingin diserapnya berkaitan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengurus. Menurutnya sebagai koperasi, maka prinsipnya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena prinsipnya anggota, maka tergantung pada AD/ART di koperasi itu.
“Kita ingin agar koperasi ini bisa mengembangkan usaha yang variatif dan bisa menjadi mitra program MBG (makan bergizi gratis) agar ke depannya bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” tegas Eko D. Indarto.
KDMP jangan hanya tahu mengelola usaha simpan pinjam. Namun ke depan mampu menjalankan aneka usaha dan bermitra sebagai supplier kebutuhan bahan baku dapur-dapur di SPPG. Hal senada disampaikan Bupati Lobar, H Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Bupati menegaskan agar semua KDPM memiliki visi bisnis. “Pengurus KDMP itu harus memiliki visi usaha yang jelas. Sebisa mungkin memiliki jenis usaha yang variatif sehingga saling dukung antar koperasi. Saat ini kita sudah meminta Dinas Pertanian misalnya, menginventarisir jumlah peternak ayam dan menghitung berapa kemampuan produksinya. Itu kan bisa menjadi jenis usaha di koperasi desa,” papar Bupati.
Menurut LAZ, MBG adalah program unggulan yang digaungkan pemerintah pusat. Sehingga diharapkan tidak sekedar memberikan asupan gizi buat anak-anak Indonesia, namun diyakini menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Seperti halnya di Lombok Barat, program MBG diharuskan mampu menjadi penggerak ekonomi di daerah.
“Kita sudah kumpulkan semua pengelola SPPG. Kita ingin agar mereka memprioritaskan bahan baku dari petani dan peternak kita. Jangan semua bahan baku didatangkan dari luar Lombok Barat,” tegas LAZ
Jika SPPG melalui para ahli gizinya menetapkan salah satu menu dalam MBG, misalnya buah atau sayuran, maka harusnya jangan terlalu kaku pada satu jenis saja.
“Misal ada keharusan buah atau sayuran, kenapa harus brokoli atau buah pir? Kan bisa saja buah pisang atau jeruk? Jika harus sayuran, kan kangkung bayam juga sayuran? Intinya pihak SPPG jangan membuat itu menjadi keharusan. Itu kan alternatif,” ujar LAZ.
Dalam kunjungannya di Lombok Barat, Eko D. Indarto didampingi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra H. Saepul Akhkam, Kepala Dinas Koperasi UMKM Baiq Mustika, Kabag Ekonomi Setda Lombok Barat Abu Bakar, Sekretaris Dinas Kesehatan Erni Suryana, dan beberapa staff lainnya. Mereka menyaksikan pembagian MBG di SMKN 1 Lingsar. Ada 1.052 siswa yang menikmati MBG di sekolah tersebut.
Kunjungan itu menghasilkan beberapa catatan buat sekolah penerima MBG, para siswa, pengelola SPPG, dan BGN. Salah satu catatan pentingnya adalah penyediaan air minum. Jika diserahkan ke para siswa dengan membawa tumbler untuk isi ulang air minum, rombongan Deputi Bidang Inkom merasakan tidak efektif karena kenyataannya tidak semua siswa memiliki air minum.(win)