LOBAR—Rencana merger Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rasionalisasi pegawai yang bakal dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian serius DPRD Lobar.
Ketua DPRD Lobar Ivan Indaryadi mengingatkan agar kebijakan itu jangan sampai menimbulkan masalah baru.
“Selesaikan masalah tanpa masalah,” ujar Ivan menyarankan, Senin (25/8).
Diakuinya kini soal merger OPD sudah masuk dalam pembahasan di DPRD Lobar. Kalangan dewan segera melakukan rapat dengan Pemda untuk membahas permasalahan itu. Terlebih hingga kini dewan masih mempertanyakan dampak dari merger OPD itu seperti apa bagi pejabat maupun pegawai non ASN didalamnya.
“Kita sudah sesuaikan dengan agenda, kita sudah jadwalkan Selasa (26/8) dan Rabu (27/8) besok. Kita rapat intinya, termasuk juga dengan pihak RSUD,” sambungnya.
Menurutnya rapat itu akan membahas solusi dari dua permasalahan itu. Termasuk nasih para pegawai RSUD yang terkena rasionalisasi.
“Solusi banyak, tapi itu kembali ke Kepala Daerah, karena dia yang mempunyai kebijakan, bukan di DPRD Lobar,” tegasnya.
Meski diakui politisi Golkar itu pihaknya tetap berkomitmen mengawal agar ada solusi dihasilkan. Namun tetap saja sebagai lembaga legislatif hanya bisa memberi masukan saja ke eksekutif. Keputusan kembali menjadi kewenangan Bupati selaku kepala daerah.
“Itu yang kita bahas besok, kita harus cari solusi dan dengarkan dari OPD, karena banyak isu simpang siur,” terangnya lagi.
Terkait rapat soal merger OPD dan juga rasionalisasi pegawai di RSUD Tripat tersebut, dewan sambung Lalu Ivan akan memanggil sebagian OPD yang terkena peleburan tersebut dan juga pihak RSUD Tripat.
“Sebagian OPD yang kita panggil,” katanya.(win)