Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, mengikuti kegiatan Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkum.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 25-26 Juli 2025 di BPSDM Kemenkum tersebut diikuti oleh 58 peserta yang terdiri dari 40 orang Eselon II A dan 18 orang Eselon II B dari berbagai unit kerja Kemenkum.
Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk pemetaan jabatan dalam rangka menerapkan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2020.
Kegiatan penilaian kompetensi ini dibuka oleh Kepala BPSDM Kemenkum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang menyampaikan bahwa tantangan kepemimpinan saat ini sangat dinamis seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.
“Isu-isu korupsi, teknologi dan transformasi digital, tata kelola sumber daya manusia, serta perkembangan ekonomi menuntut hadirnya pemimpin yang adaptif, bepikir strategis, berintegritas, berkolaborasi lintas sektor, serta mampu menggerakkan orang lain dan mendorong lahirnya inovasi,” ujarnya.
Pelaksanaan Penilaian Kompetensi JPT Pratama ini mencakup 8 kompetensi manajerial dan 8 aspek potensi individu. Penilaian hari pertama dilakukan dalam dua metode, yaitu Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.
Penentuan penguji wawancara dilakukan secara acak melalui sistem spin wheel saat rapat pra-penilaian secara dari pada 18 Juli 2025 lalu. Sedangkan pada hari kedua, seluruh peserta termasuk I Gusti Putu Milawati akan menjalani tes potensi untuk melengkapi penilaian menyeluruh.
Sebagai salah satu peserta yang mengikuti Penilaian Kompetensi JPT Pratama tersebut, I Gusti Putu Milawati menunjukkan keseriusan dan kesiapan mengikuti setiap tahapan dalam rangka pengembangan karier pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan berjalan dengan lancar dan hasilnya diharapkan dapat mendukung penguatan tata Kelola sumber daya manusia yang lebih berkualitas di lingkungan Kemenkum, serta menyiapkan para pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman. (*)